LIMAU MANIH, METRO–Dosen Ilmu Politik Universitas Andalas (Unand) Padang Andri Rusta menyebutkan, langkah Anggota DPR RI Andre Rosiade dalam pembangunan Sumbar mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Karena ada sesuatu yang dimiliki Andre Rosiade sehingga apa yang digagas dan diperjuangkannya mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
“Menurut saya yang dimiliki Andre Rosiade adalah kekuatan lobi dan jaringan dalam pemerintahan membuat masalah yang dihadapi masyarakat Sumatra Barat dapat diselesaikan,” kata peneliti Spektrum Politik Institut ini.
Kata Andri, dalam konteks pembangunan yang dilaksanakan di Sumatra Barat yang minus dengan anggaran pembangunan, maka yang dibutuhkan adalah kekuatan lobi dan luasnya jaringan yang dimiliki oleh kepala daerah. Apalagi kalau APBD yang dimiliki daerah sangat minim dan investasi yang tidak kunjung datang.
“Karena faktanya tanpa jaringan yang kuat kepada pemerintah pusat, baik ke presiden maupun ke menteri sebagai pembantu presiden, maka Sumatra Barat akan sulit melaksanakan pembangunan,” kata alumni FISIP Unand angkatan 2000 ini.
Teranyar, Andre mampu mengobati kekecewaan masyarakat Sumbar terhadap berhentinya sementara pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru sejak setahun yang lalu. Sebagai wakil rakyat yang bekerja di Komisi VI DPR RI dalam lingkup tugas BUMN dan investasi telah mendorong Andre untuk mencarikan solusi terhadap kekecewaan tersebut.
“Andre merasa perlu menjawab kekecewaan masyarakat dengan meminta pihak Hutama Karya (infrastruktur) kembali bekerja menyelesaikan Jalan Tol Padang-Pekanbaru ini, khususnya ruas Padang-Sicincin sejauh 36 km. Apa lagi Andre melihat belum adanya progres yang berrati dilakukan pemerintah provinsi sehingga terkesan memang tidak mampu menyelesaikan pembangunan jalan tol ini,” kata Andri.
Kata Andri, langkah konkrit Andre menyelesaikan masalah pembangunan jalan tol ini adalah bukti empatinya kepada masyarakat Sumbar yang juga menjadi konstituennya. Tidak hanya sekadar ide dan gagasan yang disampaikannya kepada media di banyak kesempatan, tapi juga mewujudkannya dalam bentuk kerja nyata bagaimana pengerjaan jalan tol ini mulai dilakukan.
“Bahkan, tidak hanya itu, Andre juga memberi “hadiah” lain kepada masyarakat Sumatera Barat, yaitu meminta pihak Hutama Karya menyelesaikan pembangunan fly over di Sitinjau Laut,” sebutnya.
Andri Rusta menyebutkan, konteks lobi dan jaringan yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan ini relevan dengan apa yang dijelaskan oleh Ehito Kimura (2013) tentang vertical coalition. Walaupun konteks teori ini berangkat dari konsepsi pemekaran daerah, namun teori ini juga relevan melihat pembangunan yang dilaksanakan di daerah.
Dalam teorinya, kata Andri, Kimura menjelaskan pentingnya kerjasama secara vertikal antara elite lokal dan elite pusat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah. Dalam hal ini elite lokal menggunakan relasinya di pusat untuk menyampaikan usulan pembangunan dalam bentuk proposal yang mereka ajukan
“Melalui kekuatan lobi dan jaringannya dengan elite di tingkat pusat, maka proyek pembangunan yang diusulkan bersedia dilaksanakan oleh pemerintah pusat,” kata kandidat Doktor Ilmu Politik ini.
Andri Rusta menyebut, bukanlah hal yang mudah membangun jaringan politik dan kekuatan lobi ini. Apalagi jika partai yang mengusung kepala daerah berbeda dengan partai penguasa di tingkat pusat. Memang secara teorinya apa yang diusulkan pemerintah daerah akan ditampung dan tidak akan ditolak oleh pemerintah pusat. Karena secara etika berpemerintahan hal ini tidak akan terjadi dan akan menimbulkan reaksi masyarakat di daerah.
“Namun yang sering dilakukan oleh pemerintah pusat adalah dengan cara menggantung dan tidak akan merespons proposal proyek pembangunan yang diminta oleh daerah. Inilah sebabnya mengapa banyak proposal pembangunan yang diusulkan pemerintah daerah sulit direalisasikan oleh pusat,” sebutnya.
Menariknya, kata Andri, apa yang dilakukan Andre Rosiade terkait dengan model koalisi vertikal ini justru keluar dari kelaziman yang ada. Andre justru tidak berkoalisi dengan elite daerah dalam upayanya menyelesaikan masalah pembangunan di Sumatra Barat. Malah Andre membangun koalisinya dengan masyarakat Sumatera Barat. Andre justru keluar dari konsepsi yang dikatakan oleh Kimura.
“Koalisi vertikal yang dibangun oleh Andre Rosidade justru berbasiskan aspirasi masyarakat yang coba dia kumpulkan melalui reses yang dilakukannya. Andre seakan-akan mewakili langsung elite lokal sekaligus memainkan fungsinya sebagai anggota DPR menjadi elite pusat,” katanya.
Melalui kekuatan jaringan yang dimilikinya di pemerintahan serta didukung oleh kemampuan lobinya yang mumpuni, proposal pembangunan yang diajukan selalu mendapat dukungan pemerintah pusat. “Tidak heran dengan kemampuan yang dimiliki Andre Rosiade ini, banyak pihak yang menginginkan dirinya menjadi Gubernur Sumatra Barat ke depan. Masyarakat melihat kiprah Andre Rosiade selama ini sangat bermanfaat bagi kemajuan masyarakat Sumbar,” katanya. (*)
