PADANG, METRO–Perwakilan 2.400 tenaga non ASN Kabupaten Solok Selatan, mendatangi kantor DPRD Sumbar. Untuk mengadukan nasibnya yang terkatung-katung akibat adanya kebijakan pemerintah pusat yang akan menghapus tenaga honorer termasuk non ASN. Selasa (13/9).
Kedatangan mereka menuntut untuk dimasukkan dalam pendataan Kementerian PAN-RB. Eci, salah satu perwakilan non ASN menyampaikan, di Kabupaten Solok Selatan tercatat 2.400 tenaga non ASN yang masih berstatus aktif dan sebagian non aktif.
Dari jumlah tersebut ada yang merupakan guru honorer, tenaga medis, pegawai kantor pemerintah dan lainnya. “Kami meminta dimasukkan dalam pendataan tenaga non ASN Kementerian PAN-RB. Jadi nanti kami tidak tertinggal jika ada program pemerintah pusat terkait nasib kami,” ujar Eci.
Untuk diketahui Kementerian PAN-RB meminta seluruh daerah di Indonesia untuk mendata pegawai non ASN (honorer). Tujuan pendataan untuk mencari solusi pasca dihapuskannya tenaga honorer oleh pemerintah pusat.
“Kami sudah sangat lama bekerja untuk daerah. Kami berhak untuk dimasukkan dalam pendataan itu,” ujar yang lainnya.
Kedatangan puluhan non ASN Solok Selatan ini disambut Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldi, Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib serta sejumlah anggota dewan yakni Mario Syah Johan, Nurfirman Wansyah dan Hidayat.
Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Audy Joinaldy meminta data tertulis terkait aspirasi tersebut.
Wagub Audy mengatakan kewenangan terkait pendataan Kementerian PAN-RB di daerah-daerah merupakan hak masing-masing kepala daerah. “Kami akan segera menjadwalkan pertemuan dengan bupati untuk mendiskusikan hal ini,” ujar Audy.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen mengatakan sungguh memprihatikan permasalahan tenaga honorer di Provinsi ini, terutama setelah keluarnya kebijakan penghapusan tenaga honorer.
“Kami tidak tahu ada permasalahan seperti ini di Solok Selatan, dengan kedatangan ini kami jadi tahu dan akan segera menindaklanjuti,” ujar Suwirpen.
Permasalahan ini, lanjut Suwirpen, akan dibicarakan dalam tingkat pimpinan DPRD Sumbar untuk kemudian dijadwalkam pertemuan dengan Bupati dan walikota se Sumbar
“Kita berharap nantinya ada solusi yang baik. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan,” tegas Suwirpen. (hsb)
