M YAMIN, METRO–Sebanyak 8.185 kepala keluarga (KK) di Kota Padang yang belum mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah pusat akan segera mendapatkannya dari Pemko Padang. KK penerima berasal dari data Kelompok Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum menerima bantuan sama sekali, baik dari APBD maupun APBN.
“Bantuan ini nantinya akan diberikan dalam bentuk uang tunai, barang, dan kebutuhan bahan pokok lainnya. Bantuan ini diperuntukan bagi keluarga miskin, nelayan, bantuan bagi pelaku usaha mikro, pemberian subsidi tarif angkutan dan program padat karya,” kata Wako Hendri Septa.
Wako menegaskan, bantuan ini akan segera disalurkan untuk warga. Saat ini Pemko masih melakukan persiapan administrasi dan menunggu daftar penyaluran bantuan Perlindungan Sosial (Perlinsos) dari pemerintah pusat. Sehingga tidak terjadi dupliakasi atau pemberian bantuan kepada orang yang sama.
Saat ini, kata dia, Pemerintah Kota Padang sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp7,1 miliar yang bersumber dari APBD Kota Padang tahun 2022 untuk menekan harga kebutuhan pokok dan pengendalian inflasi yang disebabkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) 3 September 2022 lalu.
Wako Hendri Septa merinci, sebanyak Rp6,038 miliar digunakan untuk perlindungan sosial dampak inflasi. Anggaran tersebut berasal dari dana belanja wajib perlindungan sosial yang besarnya 2% dari Dana Transfer Umum (DTU) salur triwulan IV. Sementara Rp1,033 miliar untuk penurunan dan penanganan dampak inflasi yang bersumber dari pergeseran dana Belanja Tak Terduga (BTT).
“Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.07/2022 Tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Infalasi Tahun Anggaran 2022, dan Surat Edaran Mendagri RI Nomor 500/4825/SJ Tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah, kita telah alokasikan dana wajib perlindungan sosial 2% dari DTU dan juga BTT untuk tiga bulan ke depan, yang dimulai sejak Oktober-Desember 2022 mendatang,” ucap Wako.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Kota Padang Syahendri Barkah mengatakan, dalam rangka pengendalian inflasi dan menekan harga kebutuhan pokok akibat kenaikan BBM ini Pemerintah Kota Padang telah melakukan beberapa langkah.
Diantaranya, membentuk Satgas Pangan, Pelaksanaan Operasi Pasar di Setiap Kecamatan, Pelaksanaan Gerakan Menanam Cabe, dan Pelaksanaan Program Kegiatan Padat Karya.
Ia berharap, langkah strategis yang dilakukan Pemko Padang ini dapat menurunkan angka inflasi di Kota Padang.
“Ke depan kita juga akan melakukan pemberian subsidi transportasi, pemberian bantuan sosial bagi masyarakat miskin, bagi pelaku usaha mikro, dan nelayan. Semoga dengan usaha ini akan dapat menurunkan angka inflasi di Kota Padang yang masih di angka 5,48 persen,” ucap Kabag Perekonomian dan SDA Kota Padang itu.
Seperti diketahui, inflasi Kota Padang secara tahunan sebesar 7,14 persen, tapi untuk tahun berjalan Januari sampai Agustus inflasi Kota Padang berada di angka 5,48 persen.
Angka Kemiskinan bisa Melonjak
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sumatera Barat Wahyu Purnama mengatakan kenaikan harga BBM bersubsidi akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, dampak kenaikan harga BBM juga bisa menyebabkan angka kemiskinan akan menjadi tinggi.
“BBM bersubsidi urat nadi perekonomian. Semua yang diangkut menggunakan BBM. Sehingga akan berdampak terhadap kenaikan harga barang,” kata Wahyu Purnama.
Mengatasi kondisi ini, diperlukan sinergitas dan kolaborasi bersama agar dampak kenaikan BBM dapat ditekan. “Inilah yang harus kita waspadai bersama, kita harus bersinergi untuk mengantisipasi itu semua,” pesannya.
Menurut Wahyu, kenaikan harga BBM tidak saja berdampak terhadap komoditas pangan, namun juga komoditas inti di luar pangan.
Jadi gerakan menanam cabai yang dicanangkan oleh Pemko Padang harus dilakukan serius dan sungguh-sungguh, karena bisa meringankan beban masyarakat. (tin)
