Sampah menumpuk di satu ruas jalan di Kota Padang.
BALAIBARU, METRO–Meski Pemerintah Kota Padang mengaku gencar melakukan penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor Perda No 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, namun ternyata sejumlah warga mengeluh masih belum cukupnya sarana tempat pembuangan sampah yang ada di kawasan. Pelayanan masih sangat minim. Sementara di sisi lain, pungutan atau retribusi yang mengatasnamakan sampah semakin banyak. Salah satunya melalui rekening air PDAM setiap bulan.
Setiap bulan bagi pelanggan air PDAM di Kota Padang, secara tidak langsung telah dipungut retribusi sebesar Rp5.000. Hal ini ditujukan untuk biaya retribusi sampah. Seperti pengakuan Meli (30), warga Pondok, Kecamatan Padang Selatan, kepada POSMETRO, Jumat (18/9). Fasilitas tempat pembuangan masih minim di lingkungan tempat tinggalnya. Terkadang, sampah-sampah banyak menumpuk di tempat pembuangan sampah sementara, tidak tertanggulangi.
Menurut Meli, pelayanan Pemko di bidang sampah masih jauh dari yang diharapkan. Hal itu dibuktikan masih kurangnya jumlah kontainer sampah. Akibatnya warga semakin jauh membuang sampah. Sedangkan, pemerintah tetap memungut retribusi sampah bersamaan dengan rekening PDAM setiap bulan. Sementara di tingkat kelurahan, petugas sampah kembali meminta kembali lagi sejumlah uang yang tak jelas besarannya.
”Dalam rekening air kita kena, di petugas pemungut sampah juga dibayar. Jadi doubel bayar sampah setiap bulan. Sementara pelayanan sampah tak kunjung bagus. Kontainernya jauh, ” tukas Meli.
Seharusnya, jika warga sudah diminta membayar setiap bulan, sejatinya ada pelayanan terbaik diterima warga. Seperti penyediaan kontainer sampah. ”Atau ada baiknya pembayaran retribusi sampah dilakukan satu pintu, sehingga tak merepotkan,” ungkap Meli.
Pengakuan yang sama juga dilontarkan oleh warga Pondok lainnya, Anwar (50). Menurutnya, keberadaan kontainer terlalu jauh dari rumah-rumah warga. Sehingga, warga jadi kesulitan membuang sampah. ”Saya pengurus Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS). Operasional sulit. Posisi kontainer jauh. Biaya operasional tak ada. Diminta duit kepada warga juga susah sekarang,” ujar dia.
Terpisah, Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan (DKP) Kota Padang Afrizal Khaidir mengatakan, retribusi sampah yang dipungut melalui rekening PDAM adalah jasa pengangkutan sampah dari kontainer ke Tempat Penampungan Akhir (TPA).
Sementara dana yang dipungut oleh petugas di kelurahan, LPS adalah jasa pelayanan pengangkutan sampah ke kontainer. Besarannya berbeda.
Dijelaskannya, untuk jasa pelayanan sampah yang dipungut bersamaan dengan rekening PDAM ditetapkan dari angka Rp2.500 sampai Rp20 ribu per rumah tangga.
Nilai tersebut dikatakan sangat jauh dari biaya operasional pengakutan sampah dari kontainer ke TPA. Setiap tahun, retribusi sampah dari rekening PDAM yang masuk ke kas daerah adalah sebanyak Rp5,5 miliar. Sementara biaya operasional pengangkutan sampah dari kontainer ke TPA mencapai Rp20 miliar.
”Range nilainya jauh sekali. Pengkajian ulang terhadap retribusi sampah melalui rekening PDAM ini perlu dipercepat. Karena sudah tak seimbang dengan biaya operasional yang dikeluarkan,” terang Afrizal.
Idealnya, terang dia, retritribusi sampah mampu menutupi minimal 40 persen biaya operasional.
Sementara pungutan sampah di tiap tiap kelurahan atau RW, hanya didasari kesepakatan. Warga membentuk LPS, dan dengan iuran dari warga. LPS beroperasional mengangkut sampah dari rumah tangga ke kontainer.
”Sesuai perda sampah, kewenangan pemerintah adalah mengakut sampah dari kontainer ke TPA. Sementara dari rumah tangga ke kontainer adalah kewajiban warga. Makanya warga yang tak bisa mengantarkan sampahnya ke kontainer bisa membentuk LPS. Silahkan beriuran untuk operasionalnya,” ulas Afrizal. (tin)
