PADANG, METRO – Ratusan orang dari berbagai organisasi keagamaan di Sumbar, unjuk rasa dengan melakukan longmarch menuju kantor Gubernur Sumbar, Minggu (30/12). Massa mendesak Pemerintah Provinsi Sumbar dan Pemda menutup semua tempat hiburan di Sumbar. Massa menilai tempat hiburan itu kerap dijadikan tempat transaksi prostitusi terselubung.
“Tujuan kami hanya satu, mendesak Gubernur, dan juga Walikota Padang menutup semua tempat hiburan di Kota Padang hingga di seluruh Sumbar. Sebagai daerah yang dikenal agamis, kental adat Minangkabau Sumbar harus bersih dari semua tempat maksiat,” ujar koordinator aksi Abdul Hayyi.
Menurut Abdul Hayyi, keberadaan tempat hiburan merusak generasi muda. Katanya, tokoh agama di Sumbar meminta ketegasan Gubernur Sumbar dan Wali Kota Padang hingga Satpol PP Padang untuk menutup tempat hiburan.
“Kemarin saat masalah Teebox sempat terjadi adu mulut antara pihak Satpol PP Sumbar dan Satpol PP Kota Padang. Kenapa Satpol PP Padang berani memberantas pedagang kaki lima (PKL), tetapi tempat hiburan tidak bisa. Ini kan jadi pertanyaan,” tanya Abdul Hayyi.
Ketua Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau (MTKAAM) Irfianda Abidin mengungkapkan, aksi menyampaikan pesan kepada masyarakat Sumbar dan Pemda untuk menutup ruang bagi kemaksiatan di Sumbar, khususnya Kota Padang. Ia melihat bahwa banyaknya bencana alam yang melanda Indonesia akhir-akhir ini menjadi pengingat bagi umat Muslim untuk memperbanyak ibadah, bukan malah memberi kesempatan maksiat.
“Aksi kami ini memberi rekomendasi Wali Kota Padang dan Gubernur untuk menutup tempat maksiat. Gubernur dan Wagub bahkan sudah memberi restu atas aksi kami ini,” jelas Irfianda.
Tempat maksiat yang dimaksud Irfianda adalah tempat hiburan malam yang dipandang makin menjamur di Kota Padang. Pihaknya juga mensinyalir bahwa sebagian besar tempat hiburan malam di Kota Padang menyelewangkan izin yang telah didapat. Artinya, mau berizin atau tidak, pemerintah diminta menutup semua celah maksiat.
“Kalau pemimpin tak bisa menutup, kita yang tutup sendiri namun dengan jalan legal. Ada caranya. Toh aturan Allah jauh lebih tinggi. Kita ingatkan pemimpin dan suadara kita. Kita ingin back up dan kuatkan pemimpin kita,” kata Irfianda.
Irfianda menegaskan, pihaknya akan mengawal pemerintah dalam menertibkan tempat hiburan malam di Padang. Bila dalam dua pekan ke depan Pemda tidak menunjukkan ketegasan sikap terhadap pengusaha hiburan malam, maka umat Muslim akan kembali melakukan aksi lanjutkan.
Aksi di pengujung tahun 2018 ini menunjukkan kegelisahan warga Padang lantaran hiburan malam yang dianggap semakin punya tempat di Kota Padang. Dengan banyaknya benca na alam di Indonesia akhir-akhir ini, Pemda diminta tegas untuk menghindarkan Padang dari maksiat. (mil)
