Menuju Padangpariaman berjaya dibawah pimpinan Bupati Padangpariaman Suhatri Bur bersama Wakilnya, Rahmang sangat komitmen dalam memajukan daerah dengan serba eletronik. Sebab, dengan elektornik berbagai jenis produksi yang ada di Kabupaten Padangpariaman dapat dipasarkan secara eletronik. Salah satunya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kabupaten Padangpariaman. Atas dasar itulah, kemarin, Bagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (LPBJ) Kabupaten Padangpariaman sekarang adakan Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan E-Katalog lokal daerah.
Bupati Padangpariaman Suhatri Bur mengaku sangat mendukung kegiatan tersebut, karena itu semua untuk pencapaian visi dan misinya sebagai kepala daerah di Kabupaten Padangpariaman. “Dukungan semua pihak sangat menentukan agar semuanya berjalan lancar,” kata Suhatri Bur. Apalagi katanya, E-Katalog atau Katalog Elektronik merupakan bagian dari metode pembelian barang dan jasa melalui e-Purchasing dengan menggunakan produk dalam negeri. Pencadangan dan pelaksanaan belanja tersebut diperuntukan bagi paket untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
Dalam hal ini katanya, Pemkab Padangpariaman akan terus mendorong seluruh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Kabupaten Padangpariaman untuk masuk dalam E-katalog Pengadaan Barang dan Jasa. Katanya, hal ini sebagai upaya untuk mengembangkan dan memajukan UMKM yang ada di Kabupaten Padangpariaman. Apalagi menurutnya hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang menginginkan untuk mencintai produk dalam negeri. “Kami Pemkab Padangpariaman komitmen untuk mendaftarkan seluruh UMKM yang ada di Kabupaten Padangpariaman untuk masuk dalam E-katalog. Insya Allah seluruh UMKM kita yang ada di Kabupaten Padangpariaman bisa lebih baik, maju dan berjaya di masa yang akan datang menuju Padangpariaman berjaya,” ungkapnya.
Dikatakan, jika UMKM yang ada di Kabupaten Padangpariaman diakomodir masuk oleh semua oihak ke dalam E-katalog pasti akan lebih berkembang yang tentunya akan berkontribusi pada rekrutmen tenaga kerja sehingga menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Padangpariaman. “Karena ketika UMKM kita maju, bisnisnya berkembang maka itu Insya Allah akan berkontribusi pada rekrutmen tenaga kerja sehingga Insya Allah kita bisa menekan angka pengangguran dan kemiskinan yang ada di wilayah Kabupaten Padangpariaman,” ujarnya.
Kedepan katanya, ia meminta pembelanjaan barang dan jasa Pemkab Padangpariaman tidak lagi di luar daerah. Misalnya pengadaan bangku pada Dinas Pendidikan, dirinya berharap menggunakan produk lokal. “Sehingga ini bisa membangkitkan kembali produk dalam negeri dan kita kembali lebih cinta produk dalam negeri dan UMKM kita bisa berakselerasi dengan baik,” harapnya.
Ditambah lagi jelasnya, Pemerintah Pusat melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengeluarkan kebijakan untuk mengakomodir minimal 40 persen dalam E-katalog adalah produk dalam negeri. Sementara Kabag LPBJ Kabupaten Padangpariaman Alfiardi menyampaikan, berdasarkan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018, Pemerintah Daerah diminta untuk memperbanyak penggunaan produk dalam negeri karena setiap aksesnya tercatat secara elektronik. “Adapun manfaat dari e-katalog lokal yakni cepat, mudah, dan tercatat secara elektronik. Baik itu barang, pekerjaan kontruksi, serta jasa lainnya sehingga pembelanjaan Pemda lebih praktis dan transparan,” jelas Afriadi dalam rapat tersebut, kemarin.
Alfiardi menambahkan, hal ini merupakan koordinasi awal dan Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 yang mana menuntut percepatan terkait input produk dalam negeri ke produk UMK dan Koperasi untuk masuk ke dalam katalog lokal. Kemudian Kepala Daerah diminta untuk memerintahkan OPD untuk belanja produk dalam negeri melalui program katalog lokal. “Kita juga mengajak DPMPTP dan Disdagnakerkop UKM untuk dapat mendorong penyedia barang yang berpotensi untuk mempercepat membuat NPWP dan persyaratan lainnya apabila ada yang dibutuhkan sehingga bisa ditampilkan di etalase E-Katalog,” ungkapnya.
Produk yang tersedia di etalase e-katalog saat ini berjumlah 10 produk. Adapun ke sepuluh produk tersebut adalah alat tulis kantor, aspal, bahan material, bahan pokok, Beton Ready Mx, jasa keamanan, jasa kebersihan, makanan dan minuman, pakaian dinas dan kain tradisional, serta servis kendaraan.
Sebelum ditutupnya rapat, Alfiardi menambahkan agar E- katalog dapat digunakan secara maksimal penyedia harus segera menyediakan kebutuhan yang akan di belanjakan oleh pengguna E-katalog kapan perlu kita adakan kunjungan ke penyedia barang atau jasa yang berpotensi,” tutupnya mengakhiri.
Sementara itu, dalam rapat yang digelar selama satu hari tersebut dihadiri oleh instansi terkait yakni, Bagian Ekonomi, DPMPTP, Disdagnakerkop dan UKM yang mendapatkan dukungan penuh untuk dilaksanakannya percepatan E- Katalog lokal Daerah ini. (***)
