GALUGUA, METRO–Aktivitas masyarakat Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX Kabupaten Limapuluh Kota yang berada di perbatasan dengan Provinsi Riau masih “terisolasi” di dalam kawasan hutan lindung. Akses jalan yang dibangun ternyata belum bisa membuat masyarakat di nagari ini bebas keluar-masuk menuju nagari luar dan daerah tetangga. Untuk menuju nagari ini, jika berangkat dari Nagari Sialang, harus menempuh waktu dua jam dengan melewati jalan tanah yang terjal dengan bebatuan kerikil yang kasar.
Hal ini dirasakan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah dan rombongan OPD Pemprov Sumbar yang meninjau langsung kondisi jalan dan nagari tersebut, Minggu (10/7). Rombongan Mahyeldi harus menggunakan kendaraan dengan mesin “sangar” untuk menaklukan medan jalan di tengah hutan tersebut. Rombongan Mahyeldi ekstra hati-hati melewati jalan mendaki perbukitan dan menuruni lembah dengan kemiringan yang tajam. Jika lengah saja sedikit maka kendaraan bisa masuk jurang.
Rombongan Mahyeldi yang berangkat pukul 17.00 WIB dari Nagari Sialang akhirnya sampai di Nagari Galugua pukul 19.00 WIB. Ketika sampai di nagari tersebut, kedatangan Rombongan Mahyeldi disambut hangat ribuan masyarakat di depan Masjid Taqwa di nagari tersebut. Bahkan rombongan disambut dengan jamuan makan malam.
Wali Nagari Galugua, Aidil Fitri pada pertemuan dengan Mahyeldi tersebut mengungkapkan, di nagari itu ada empat jorong, yakni Jorong Galugua, Tanjung Jajaran, Koto Tangah dan Mungan. “Nagari Galugua saat ini dihuni 2.482 jiwa dengan jumlah kepala keluarga (KK) mencapai 746 KK,” ungkap Aidil.
Nagari Galugua juga memiliki sarana ibadah empat surau dan enam masjid. Sementara di sektor pendidikan, nagari ini memiliki empat SD, dengan satu SD per jorong. Selain itu juga memiliki satu SMP, yakni SMPN 4 di Jorong Galugua. SMP ini sudah berdiri 10 tahun silam dan kondisinya sekarang butuh rehab berat dan penambahan lokal. “Tanah di SMPN 4 ini sangat sempit. Butuh bangunan baru dan tanahnya kami siapkan,” harapnya.
Selain masalah bangunan gedung, sekolah ini juga mengalami kekosongan kepala sekolah. Karena kepala sekolah sebelumnya pindah tugas ke sekolah lain. Nagari ini, tambah Aidil memiliki akses satu jalan kewenangan pemerintah provinsi dan satu jalan kewenangan pemerintah kabupaten. Kalau kewenangan pemerintah provinsi, berupa jalan dari Jorong Tanjung Jajaran hingga ke Rokan Hulu Provinsi Riau yang panjangnya 17 kilometer.
Sementara jalan kewenangan pemerintah kabupaten yakni jalan dan jembatan menghubungkan Jorong Koto Tangah ke Kabupaten Pasaman sepanjang tujuh kilometer. “Jadi inilah pentingnya pembangunan akses jalan ini. Karena bisa buka akses ke Riau dan Pasaman. Mudah-mudahan secara bertahap bisa dituntaskan,” harapnya.
Aidil juga menambahkan, mata pencaharian penduduk nagari ini yakni, 90 persen petani gambir dan ada juga petani kebun dan karet. “Sekarang kita kembangkan jagung. Petani jagung bisa 15 ton panen per bulan. Kendalanya, belum ada sarana alat perontok jagung. Rencananya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Limapuluh Kota sediakan dua alat dan pupuk melalui APBD Perubahan nanti,” ungkapnya.
Aidil mengungkapkan, kondisi jalan pengaruhi pendapatan perkapita masyarakat. Dengan kondisi jalan terjal saat ini, diakui untuk mengangkut barang, warga harus menyewa angkutan dari Kecamatan Kapur IX ke nagari ini dengan harga Rp500 per kilogram berat barang.
Namun, jika akses jalan ini diperbaiki dan dibangun, maka berdampak ekonomi masyarakat. Karena bisa dilalui kendaraan. Selain akses jalan, kendala lainnya di nagari ini sulitnya jaringan internet sebagai sarana komunikasi. “Meski listrik sudah ada, dan juga sudah ada program Bakti Telkomsel untuk mengatasi jaringan internet. Tapi belum cukup untuk memenuhi kebutuhan internet untuk komunikasi warga. Terutama anak-anak sekolah. Nagari ini satu-satunya nagari yang belum memiliki akses telekomunikasi,” ungkapnya. Termasuk juga masalah pelayanan kesehatan. Saat ini tenaga bidan di Jorong Tanjung Jajaran Nagari Galugua ini kosong karena pindah tugas.
Permasalahan lainnya di nagari ini, menurut Aidil, status tanah yang masih hutan lindung. Sehingga bangunan pemerintah dan masyarakat tidak bisa disertifikatkan. “Kita berharap Pak Gubernur dapat membantu menyelesaikan masalah hutan lindung ini,” harapnya.
Bupati Limapuluh Kota, Syafarudin Dt Bandaro Rajo mengatakan, saat ini Pemkab Limapuluh Kota tengan berupaya membangun daerah dari pinggiran. Seperti pembangunan akses jalan di nagari ini. Awalnya jalan mulai diperbaiki dari kondisi masih berlumpur hingga bisa dilewati. Namun dengan kondisi jalan yang sudah bisa dilewati sekarang, ke depan perlu dilanjutkan pembangunannya hingga benar-benar layak.
Syafarudin mengungkapkan, APBD Pemkab Limapuluh Kota telah menganggarkan sebesar Rp2,5 miliar untuk pembangunan jalan dari Nagari Galugua ke Koto Tangah. Pemprov Sumbar menurutnya juga telah menganggarkan APBD sebesar Rp9 miliar untuk pembangunan jalan dari Nagari Sialang ke Jorong Tanjung Jajaran Nagari Galugua.
Sementara, untuk pembangunan ekonomi masyarakat menurutnya, di nagari ini perlu digali lagi sumber daya alamnya. Jika selama ini dominan komoditi gambir. Maka saat ini juga dibuka lahan jagung seluas 20 ribu hektar. Potensi jagung ini perlu digarap, karena kebutuhan jagung di Sumbar itu bisa mencapai 500 ribu ton per tahun. Terkait akses fasilitas dan infrastruktur masyarakat, Syafarudin mengungkapkan, masalah sanitasi juga harus menjadi perhatian. Saat ini ada pembangunan WC sebanyak 10 unit di nagari ini dari Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Termasuk juga pembangunan jalan sepanjang tujuh kilometer tembus ke Muaro Sungai Lolo Pasaman yang masih dalam kawasan hutan lindung. Juga jalan dari Bonjol ke Suliki sepanjang 17 kilometer yang juga masuk hutan lindung. “Masalah kawasan hutan lindung ini saya harap jadi perhatian Pak Gubernur melalui Kepala Dinas Kehutanan, Yozawardi yang kebetulan hadir sekarang. Bahkan kantor wali nagari dibangun di atas lahan hutan lindung. Termasuk rumah masyarakat sudah lama hadir di sini,” ungkapnya.
Menjawab berbagai aspirasi masalah pembangunan tersebut, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah meminta seluruh Kepala OPD yang hadir malam itu, agar dapat menampung menindaklanjuti dan dapat mencarikan solusi dari masalah yang ada. Pasalnya, Mahyeldi mengatakan dirinya membawa sebanyak 28 Kepala OPD Pemprov Sumbar hari itu ikut dengannya agar dapat mengetahui langsung seluruh permasalahan di nagari yang berada di perbatasan tersebut.
Bahkan Mahyeldi memanggil satu per satu masing-masing Kepala OPD di hadapan bupati, wali nagari dan masyarakat yang hadir untuk diberi tanggung jawab menampung aspirasi dan mengatasi masalah di nagari tersebut, sesuai bidang masing-masing. Mahyeldi juga tidak memungkiri masalah utama di nagari ini akses jalan. Inilah yang menjadi perhatian khusus. Selain itu juga masalah status lahan hutan lindung yang perlu diatasi.(fan)
