DPRD Kabupaten Agam bersama Pemerintah Daerah setempat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelakasanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda).
Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Persetujuan Bersama antara DPRD dengan Pemda yang dilaksanakan pada Sidang Paripurna Pendapat Akhir Fraksi DPRD Agam terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Palaksanaan APBD TA 2021, di Aula Utama DPRD Agam, Kamis (7/7).
Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Agam Dr. Novi Irwan, S.Pd, MM, didampingi Wakil Ketua Suharman dan Irfan Amran. Turut dihadiri Bupati Agam Dr. H. Andri Warman, MM, Forkopimda, Staf ahli, Asisten, Anggota DPRD, Kepala OPD, kepala BUMN dan BUMD serta tamu undangan lainnya.
Dalam penyampaian pendapat akhir, ketujuh Fraksi DPRD Agam yakni Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat Nasdem, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi PPP, dan Fraksi PBB Hanura Berkarya dapat menerima Ranperda tersebut untuk dijadikan Perda dengan memberikan beberapa masukan dan saran untuk kemajuan Kabupaten Agam kedepannya.
Bupati Agam, Andri Warman dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada DPRD Agam atas dukungannya sehingga pembahasan Ranperda pertanggungjawaban APBD TA 2021 dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya Ranperda yang telah disetujui ini akan disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi.
“Dengan telah disetujuinya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021, kita dapat melangkah ketahap berikutnya yaitu pembahasan Perubahan APBD TA 2022,” ujarnya. (pry)
