TAN MALAKA, METRO–Pemko Padang memberi tindakan tegas terhadap pengusaha yang masih menunggak pajak daerah untuk Kota Padang. Setelah akhir pekan kemarin, tim gabungan Satpol PP dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyegel sejumlah restoran, kafe, Senin (20/6) tim gabungan tersebut melakukan penyegelan terhadap lima tempat usaha.
Tidak tanggung-tanggung, dari lima tempat usaha yang disegel tersebut, terdapat satu hotel berbintang, yakni Kyriad Bumi Minang di Jalan Bundo Kanduang. Kemudian juga ada restoran Haus Tea di Jalan Nipah. Serta tiga lokasi yang berada di dalam kawasan Transmart Padang yakni, Coffee Bean, Baski BR dan Wendys.
“Sedangkan satu pelaku usaha diberi teguran yakni, Teras Kafe yang beralamat di Jalan Sawahan. Kelimat tempat usaha itu sudah menunggak pajak,” tegas Kepala Satpol PP Kota Padang, kemarin.
Penyegalan tersebut, terkait masih banyaknya pelaku usaha yang belum melunasi Pajak Retrebusi Daerah di Kota Padang. Stiker bertuliskan “Objek Pajak Belum Melunasi Pajak” ditempel petugas di lokasi tempat usaha yang memiliki tunggakan pajak.
“Dari enam titik lokasi yang dilakukan kunjungan ada lima yang diberi penyegelan dan satu diberikan teguran. Diperkirakan piutang pelaku usaha mencapai kurang lebih Rp7 miliar,” jelas Mursalim.
Ia mengimbau para pelaku usaha yang belum membayar segera melakukan pembayaran, karena ini adalah kewajiban pelaku usaha. Karena pajak itu sendiri juga telah diambilkan oleh pengusaha dari konsumen atau pelanggan tempat usaha itu sendiri.
“Kedepannya kegiatan dan pemeriksaan ini akan terus dilakukan berdasarkan data penunggakan pelaku usaha dari Bapenda. Satpol PP bersama tim gabungan akan terus melakukan kegiatan pengawasan terhadap Retribusi Pajak,” tegasnya.
Stiker Dicopot
Sementara itu, kemarin, tim gabungan Pemko membuka stiker nunggak pajak di Restoran Bebek Ria, Senin (20/6). Pencopotan stiker dilakukan setelah pemilik usaha telah membayar tunggakan.
Sebelumnya, Restoran Bebek Ria pada Sabtu malam(18/6) telah dilakukan penyegelan dengan pemasangan stiker oleh tim gabungan Pemko Padang. Penyegelan tersebut dilakukan petugas, karena pelaku usaha memiliki tunggakan pajak retrebusi daerah senilai Rp23 juta. Lebih kurang pengusaha sudah menunggak selama tiga bulan.
Sebelumnya, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Padang Budi Syahrial mengapresiasi usaha Pemko Padang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan memberikan stempel stiker “Belum Melunasi Kewajiban Pajak Daerah” kepada sejumlah restoran yang ada di Kota Padang.
Ia meminta Bapenda Kota Padang tidak tembang pilih saat memberikan stiker nunggak pajak itu ke beberapa pengusaha saja. “Bapenda jangan tembang pilih dalam memberikan stiker. Kita lihat sendiri, pada saat ini, Basko Grand Mall, Andalas Plaza juga menunggak pajaknya. Bapenda harus kejar itu,” tegasnya, Senin (20/6).
Bapenda Kota Padang diminta mengejar pajak dari Marawa Beach Club yang baru beroperasi beberapa bulan yang lalu. “Bapenda juga harus kejar pajak Marawa Beach Club. Pemko Padang juga kejar pajak tempat hiburan malam. Jangan sampai timbul kecemburuan dari warga kota yang taat pajak,” tegasnya.
Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang, Budi juga meminta Bapenda memeriksa Tapping Box yang sudah dipasang di berbagai tempat penjualan gerai makanan dan hotel yang ada di Kota Padang.
“Setelah beroperasi, ratusan mesin Tapping Box itu tak pernah diperiksa oleh Pemko Padang. Padahal dari situlah kelihatan berapa sebenarnya uang pajak warga kota Padang yang belanja atau menginap dikutip pengusaha sesuai aturan Perda dan Perwako,” sesalnya.
Ia menyesalkan adanya oknum nakal yang menyatakan mesin Tapping Box lelet jaringannya atau lupa memakainya. Yang di sayangkan, pajak selalu ditarik ke warga yang berbelanja.
“Pajak diambil dan dinikmati oleh oknum pengusaha nakal. Seharusnya uang pajak yang telah dikutip tersebut, dapat membangun infrastruktur di Kota Padang, seperti pembangunan sekolah, jembatan, jalan, dan berbagai hal lainnya. Sepertinya ada permainan di sini,” tegasnya. (ade)
