SAWAHAN, METRO–Sekretaris Komisi I DPRD Kota Padang Budi Syahrial mengapresiasi usaha Pemko Padang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan memberikan stempel stiker “Belum Melunasi Kewajiban Pajak Daerah” kepada sejumlah restoran yang ada di Kota Padang.
Restoran yang menunggak pajak tersebut adalah Resto Ayam Remuk Pak Tisto yang berlokasi di jalan Ahmad Dalan, Hau’s Tea Juanda di Jalan Juanda. Kemudian, Bebek Ria Veteran di Jalan Veteran, Angel’s Wing Padang di Jalan Batang Arau dan Situ Party di Jalan Pulau Air.
Ia meminta Bapenda Kota Padang tidak tembang pilih saat memberikan stiker nunggak pajak itu ke beberapa pengusaha saja. “Bapenda jangan tembang pilih dalam memberikan stiker. Kita lihat sendiri, pada saat ini, Basko Grand Mall, Andalas Plaza juga menunggak pajaknya. Bapenda harus kejar itu,” tegasnya, Senin (20/6)
Ia meminta Bapenda Kota Padang mengejar pajak dari Marawa Beach Club yang baru beroperasi beberapa bulan yang lalu.
“Bapenda juga harus kejar pajak Marawa Beach Club. Pemko Padang juga kejar pajak tempat hiburan malam. Jangan sampai timbul kecemburuan dari warga kota yang taat pajak,” tegasnya.
Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang, Budi juga meminta Bapenda memeriksa Tapping Box yang sudah dipasang di berbagai tempat penjualan gerai makanan dan hotel yang ada di Kota Padang.
“Setelah beroperasi, ratusan mesin Tapping Box itu tak pernah diperiksa oleh Pemko Padang. Padahal dari situlah kelihatan berapa sebenarnya uang pajak warga kota Padang yang belanja atau menginap dikutip pengusaha sesuai aturan Perda dan Perwako,” sesalnya.
Ia menyesalkan adanya oknum nakal yang menyatakan mesin Tapping Box lelet jaringannya atau lupa memakainya. Yang di sayangkan, pajak selalu ditarik ke warga yang berbelanja.
“Pajak diambil dan dinikmati oleh oknum pengusaha nakal. Seharusnya uang pajak yang telah dikutip tersebut, dapat membangun infrastruktur di Kota Padang, seperti pembangunan sekolah, jembatan, jalan, dan berbagai hal lainnya. Sepertinya ada permainan di sini,” tegasnya.
Ia menyoroti bobroknya penarikan retribusi parkir yang dilakukan Pemko Padang.
“Kita contohkan parkir di RSUP M Djamil Padang. Sewaktu dikelola perusahaan secure parking dari Jakarta, Kota Padang mendapatkan PAD sebesar Rp60 juta perbulan. Sekarang, entah siapa yang mengolah, PAD Kota Padang dari parkir di RSUP M Djamil hanya Rp15 juta perbulan. Ada apa ini. Lahan parkir RSUP M Djamil Padang makin luas,” ketusnya.
Sebelumnya Pemko Padang melalui Bapenda Kota Padang memberikan stempel stiker nunggak pajak ke beberapa tempat usaha di Kota Padang.
Pemasangan stiker ini bertujuan sebagai peringatan awal bagi para pelaku usaha yang menunggak pajak. Jika tidak ditindaklanjuti maka akan dilakukan penutupan paksa atau pencabutan izin usahanya.
Kepala Bapenda Yosefriawan dalam kesempatan tersebut menjelaskan para pengusaha kafe, restoran maupun rumah makan untuk taat menyetorkan pajak yang mereka pungut ke Kas Daerah Pemerintah Kota Padang, karena pajak yang dibayarkan oleh warga lewat mereka sangat dibutuhkan untuk pembangunan Kota Padang.
“Membangun Kota Padang ini tidak bisa sendiri saja, butuh kerja sama dari semua pihak salah satunya para pelaku usaha rumah makan, kafe dan restoran. Oleh sebab itu, kami mengharapkan kerja sama dalam membayar pajak tepat waktu, sehingga pembangunan di Kota Padang ini dapat berjalan,” pungkasnya. (ade)
