A.YANI, METRO–Pemerintah Kota Padang melalui Dinas PUPR Kota Padang menggelar Rapat Bersama Forum Penataan Ruang (FPR) Kota Padang dalam rangka tindak lanjut pembahasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Kota Padang.
Rapat tersebut digelar dalam rangka tindak lanjut dari pertemuan Wali Kota Padang Hendri Septa dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) pada 2 Juni 2022 lalu di Jakarta terkait LSD Kota Padang tersebut.
Forum yang terdiri dari unsur Akademisi, Ikatan Ahli Perencanan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Teknis Terkait baik dari Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang sendiri, Kantor Pertanahan/BPN Kota Padang, serta tokoh masyarakat telah menyepakati dan mendukung usulan Kota Padang untuk luas Lahan Sawah Dilindungi (LSD) seluas 2.404,75 ha.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang Tri Hadiyanto, Rabu (15/6). “Kita telah melakukan rapat bersama dengan FPR, dan Pelaku Usaha (REI dan ASPERSI) di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang. Berdasarkan hasil dari rapat tersebut kita menyekapati luas LSD di Kota Padang 2.404,75 ha, sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RTDR) Kota Padang,” ungkap Tri.
“Dengan demikian, Forum Penataan Ruang (FPR) Kota Padang telah menyatakan mendukung kegiatan pembangunan di Kota Padang sesuai dengan peruntukan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010 – 2030 serta Rancangan Peraturan Wali Kota Padang tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Padang,” lanjut Tri.
Sementara itu, Wali Kota Padang Hendri Septa mengatakan, penetapan LSD merupakan hal penting dalam penetapan RDTR kota dan mengakomodir dinamika perkembangan kota.
“Kita ingin kemajuan dalam pembangunan Kota Padang, tanpa mengabaikan aspek keberlangsungan ekosistem yang harus dijaga. Juga produktivitas lahan sawah yang akan menopang kebutuhan pangan serta ekonomi masyarakat kita,” tutur Wako Hendri.
“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Forum Penataan Ruang kota Padang yang telah memberikan masukan dan dukungan dalam penetapan luas LSD ini. Untuk itu saya berharap, verifikasi dapat terus dilakukan dalam penetapan LSD ini, agar dapat sesuai dengan RDTR dan RTRW Kota Padang,” pungkas Wako. (rel)
