PADANG, METRO–Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, tahun ini DPR melakukan penertiban administrasi hukum. Pasalnya, setiap provinsi banyak ditemukan alas hukumnya yang tidak tertib. “Kita lakukan penertiban administrasi hukum, karena alas hukum yang digunakan saat ini masih menggunakan Undang-undang era Republik Indonesia Serikat (RIS),” ungkap Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar ini, saat Kunjungan Kerja (Kunker) Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI terkait pembahasan RUU tentang Provinsi Sumbar, Riau dan Jambi. Kamis (16/6) di Auditorium Gubernuran Sumbar.
Dengan menggunakan UU RIS ini, konsekuensinya, menurut Ahmad Doli, terjadi beberapa penggabungan provinsi dan kabupaten kota dalam satu UU. Hal ini terlihat dari 20 provinsi yang terdapat 239 kabupaten kota. Sehingga dampaknya karakteristik suatu provinsi ini tidak bisa dilihat. “Jadi ini kita tertibkan. Kita sudah selesaikan tujuh UU provinsi. Ada empat provinsi di Sulawesi dan tiga UU provinsi di Kalimantan. Hari ini sudah bentuk panja pembahasan RUU tiga provinsi, yakni Sumbar, Riau dan Jambi. Kita ingin dengarkan masukan untuk menambah bobot UU ini. Sehingga masing masing provinsi yang sudah miliki UU dapat tergambar karakteristik dan visi provinsi ke depan,” harap Ahmad Doli.
Ahmad Doli menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan membahas rapat kerja khusus dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk rencana membuat regulasi baru yang mengatur lebih tekhnis terkait UU ini. “Supaya tidak ada miss persepsi dan disharmonisasi,” tegasnya. Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus berharap kepada Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, agar jangan hanya pemerintah daerah saja yang menyikapi UU provinsi ini. Tapi seluruh stakeholder yang ada harus dilibatkan.
Apa yang diungkapkan Anggota DPR RI dari Fraksi PAN ini menyikapi adanya aspirasi sejumlah elemen masyarakat Sumbar yang mendatangi dirinya. Di mana aspirasi elemen masyarakat ini ingin UU Provinsi Sumbar dirubah menjadi Daerah Istimewa Minangkabau (DIM). Guspardi mengatakan, dirinya sudah menyuarakan aspirasi tersebut. Namun, kenyataannya, dalam pembahasan di DPR RI, ternyata hal-hal yang berkaitan dengan keistimewaan tidak bisa ditemukan, sehingga menjadi sesuatu yang tidak bisa disikapi.
Namun, Gupardi mengatakan, terkait muatan tentang kearifan lokal Minangkabau dengan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dan tiga tungku sajarangan serta nilai-nilai musyawarah mufakatnya perlu mendapat apresiasi. “Jadi melalui UU ini, masyarakat juga minta apresiasi tentang kearifan lokal dan budaya lokal Minangkabau. Walau tidal berwujud DIM, kearifan lokal dan budaya harus diarifi di Batang Tubuh UU ini. Termasuk juga UU Provinsi Riau dan Jambi,” harapnya.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyampaikan semoga UU Provinsi Sumbar dapat dituntaskan dengan baik. Menurutnya, keberadaan Sumbar sangat penting dengan sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Mulai dari upaya Bung Hatta menyatukan kebulatan ketika terjadi riak-riak sebagian wilayah karena Piagam Jakarta. Begitu juga M. Natsir mengembalikan Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pascaKonfrensi Meja Bundar (KMB). Selanjutnya ketika Bung Karno dan Hatta ditawan Belanda, Ibu Kota Negara dikuasai Belanda. Sumbar yang saat itu masih Sumatera Tengah, melanjutkan pemerintahan dengan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). “Semoga semangat seperti ini juga tergambar dalam UU tersebut,”katanya.
Gubernur Riau, Syamsuar mengatakan, Provinsi Riau dengan luas daerah mencapai 9 juta hektar lebih, sebagian terdiri dari perkebunan. Kondisi ini berdampak daerah ini tidak terlepas dari masalah lingkungan berupa pembakaran hutan untuk pembukaan lahan baru, terjadinya deforestisasi, kerusakan lahan gambut. Termasuk juga masalah abrasi di pulau-pulau. Syamsuar berharap, agar permasalahan lingkungan ini perlu dimasukan dalam UU.
Berkaitan dengan masalah lingkungan ini, Syamsuar juga mengkritisi tidak adanya kewenangan provinsi terkait izin analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Karena kewenangan seluruh pengurusan izin amdal ini ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). “Tidak mungkin seluruh pengurusan amdal di provinsi kewenangan Kementerian LHK. Jika terjadi kerusakan lingkungan yang disalahkan gubernur serta bupati dan wali kota. Ini saya usulkan juga diatur dalam UU ini,” tegasnya.
Syamsuar juga mengusulkan kepada Komisi II DPR RI agar perlu dimasukan nilai-nilai kebudayaan Melayu di dalam pasal UU provinsi nanti. Dengan dimasukannya nilai adat dan kebudayaan Melayu, agar ada perbedaan Adat Melayu dengan adat dan budaya lain. Usulan lainnya, terkait pembiayaan pembangunan di Riau. Di samping menggunakan APBD dan APBN juga diharapkan UU ini juga mengatur pembiayaan dari pihak swasta melalui CSR. Termasuk bagi hasil sawit untuk Provinsi Riau. “Karena daerah Riau terdiri dari kebun sawit. Pembangunan infrastruktur di Riau minim dan tidak sesuai dengan devisa negara yang disumbangkan oleh Riau kepada negara ini,” terangnya.
Sementara, Gubernur Jambi, Al Haris mengatakan, UU provinsi yang ada saat ini sudah berumur 65 tahun. Karena itu tidak sesuai dengan kondisi perubahan masyarakat sekarang. “Perlu UU yang sesuai dengan kearifan lokal dan budaya tiga provinsi ini. Karena kondisi sosial kemasyarakatan dan pemerintahan jauh berubah. Kami ingin antar daerah bersinergi dan berkolaborasi. Jangan ada jalan sendiri antar provinsi dan kabupaten kota. Ini harus dipertajam. Agar fungsi kami bisa mewakili pemerintah pusat di daerah bisa dijalankan,” tegasnya.
Al Haris juga menyampaikan, saat ini ada 29 hutan adat di Jambi. Jumlah ini akan bertambah terus. Karena itu, Al Haris berharap ada payung agar hukum adat bisa dijalankan. Tujuannya, agar tidak ada lagi pelaku perambah hutan di Jambi.(fan)
