PLN dan BPN Gelar Rapat Konsinyering Sertifikasi Aset, Percepat Legalisasi Aset Negara

RIAU, METRO–Akselerasi sertifikasi demi penyelamatan aset negara, Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasio­nal (Kanwil BPN) Provinsi Riau bersama PLN Group Riau gelar rapat “Konsi­nyering Penyelesaiaan Ke­giatan Sertifikasi Aset Ke­tenagalistrikan Milik PT PLN (Persero) di Wilayah Provinsi Riau” di Hotel Pangeran.

Turut hadir pada acara tersebut, Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau, M. Syah­rir bersama Kepala BPN Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Riau dan Ke­pulauan Riau (UIWRKR), Agung Murdifi, jajaran manajemen PT PLN (Persero) Unit Induk Pemba­ngunan Sumatera Bagian Tengah (UIP SUMBA­G­TENG) dan jajaran manajemen PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Su­matera (UIP3BS).

Agung Murdifi meng­ungkapkan pertemuan ini untuk membahas strategi percepatan sertifikasi yang menjadi target PLN bersama BPN di tahun 2022.

“Sebanyak 1.050 persil objek vital aset negara yang dikelola PLN harus segera disertifikasi dalam tahun 2022 ini” ungkap Agung.

Target sertifikasi dari beberapa unit PLN di Pro­vinsi Riau diantaranya UIP SUMBAGTENG sebanyak 761 persil, UIP SUMBAGUT sebanyak  60 persil, UIP3B SUMATERA            se­ba­nyak 218 persil, UIWRKR sebanyak 4 persil dan UIK SUMBAGUT sebanyak 7 persil. Agung memberikan apresiasi atas sertifikasi yang dilakukan bersama BPN dan PLN.

“Hasil sinergitas dari perjanjian kerjasama se­panjang tahun 2021 adalah telah terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan sebanyak 1.305 Sertifikat pada pada Wilayah Kerja Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau” ucap Agung.

Kepala Kanwil BPN Pro­vinsi Riau, M. Syahrir berharap dari pertemuan ini dapat menghasilkan solusi atas percepatan sertifikasi aset negara. “Saat ini sebanyak 218 persil bidang tanah dari total 1.050 persil bidang tanah yang ditargetkan terbit serifikatnya sedang berproses di Kantor BPN di wilayah Provinsi Riau. Terhadap persil tanah yang masih terdapat hambatan, kendala dan ma­salah (HKM), diharapkan pada kegiatan ini ditemukan solusinya agar pelaksanaan sertifikasi proyek strategis nasional ini cepat selesai” ujar Syahrir. (ade)