PADANG, METRO–Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Medi Iswandi meminta Perantau Minang yang berada di perantauan, agar ikut berperan terlibat dalam menyelesaikan berbagai masalah pembangunan yang ada di ranah, yakni Provinsi Sumbar. Permintaan tersebut disampaikan Medi, saat menghadiri kegiatan Halal Bi Halal Masyarakat Minang Bersatu di Bandung, Provinsi Jawa Barat (Jabar), Minggu (29/5).
Salah satu permasalahan mendasar saat ini menurut Medi, hilangnya identitas Minangkabau di kalangan perantau generasi muda. Menurutnya, jumlah Perantau Minang di negeri rantau ada sekitar 15 juta orang. Mereka saat ini sudah generasi ketiga dan keempat. “Generasi ketiga dan keempat saat ini akrab dengan dunia digital. Namun, banyak yang tidak memahami nilai-nilai identitas budaya dan adat Minang. Butuh penanaman nilai-nilai identitas itu kembali,” harap Medi di hadapan ratusan Perantau Minang dari berbagai organisasi tersebut.
Karena itu, Medi berharap adanya peran perantau merangkul anak-anak milenial Minang saat ini. Apalagi generasi saat ini, banyak yang sukses di media sosial (medsos) dengan akun medsos yang memiliki jutaan pengikut. Contohnya, ada yang menjadi youtuber dengan jutaan pengikut seperti, Atta Halilintar. Ada yang memiliki talenta di dunia entertainment juga. Mereka ini menurut Medi, potensi yang harus dirangkul dengan penanaman nilai-nilai bangga memiliki identitas sebagai Orang Minang. “Mereka ini harus dirangkul dan diajak. Jika ini dilakukan, potensinya luar biasa, menjadikan mereka sebagai pelopor untuk menanaman nilai identitas ini. Perantau Minang memiliki peran yang besar untuk merangkul mereka,” ajak Medi saat kegiatan yang juga dihadiri sejumlah Kepala OPD Pemprov Sumbar.
Permasalahan lainnya terkait pembangunan. Yakni Indek Pembangunan Manusia (IPM) masyarakat Sumbar yang tertinggal dibandingkan daerah lain. Medi mengungkapkan, meski IPM Sumbar mengalami kenaikan. Namun, tidak sebanding dengan naiknya IPM daerah lain. Bahkan dengan Provinsi Riau saja, IPM Sumbar jauh tertinggal.
Untuk peningkatan IPM ini, kendala utamanya menurut Medi, karena banyak uang pemerintah hanya untuk membiayai kegiatan yang merubah prilaku masyarakat, dibandingkan untuk pembangunan. Kondisi ini terjadi karena, ketika anak keluar dari rumah, orang tuanya banyak yang menganggap sudah menjadi tanggung jawab pemerintah saja. “Ketika anak keluar rumah, maka tidak hanya pendidikan mereka saja jadi tanggung jawab pemerintah. Tetapi juga merubah perilaku. Ketika anak pulang sekolah berduaan dengan lawan jenisnya di Pantai Padang atau ikut tawuran, semua jadi pekerjaan Satpol PP untuk mengatasi perilaku mereka. Dampaknya personil Satpol PP ditambah, anggaran juga ditambah. Padahal anggaran untuk pembangunan terbatas,” ungkapnya.
Tidak hanya pembangunan IPM, juga masalah pertumbuhan ekonomi dan masalah investasi yang sulit masuk ke Sumbar. Kondisi ini terjadi karena terkait masalah lahan yang berstatus tanah ulayat. “Saat ini Pemprov Sumbar fokus pada potensi pertanian dan pariwisata yang butuh investasi. Namun, untuk investasi d dua sektor ini juga banyak terkendala pembebasan lahan,” ungkapnya.
Termasuk juga masalah infrastruktur penunjang investasi dan perdagangan. Seperti masalah di Pelabuhan Teluk Bayur. Di mana kondisi saat ini, kapal-kapal yang masuk butuh waktu empat hari menunggu antri untuk bersandar. Kondisi ini berdampak Teluk Bayur tidak menarik untuk disinggahi. “Untuk mengatasinhya butuh perluasan dermaga Teluk Bayur. Tentu butuh dukungan Perantau Minang yang saat ini ada di DPR dan pemerintah pusat,” harapnya.
Belum lagi masalah pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru yang terhenti sampai di Lubuk Alung. Hal ini terjadi karena terkendala pembebasan lahan yang belum tuntas. “Proses pembebasam lahannya cukup lama, karena yang dihadapi mengatasi ganti rugi lahan yang melewati dapur rumah warga, ladang warga dan tanah ulayat warga. Pembebasan lahan baru selesai 61 persen hanya baru sampai Sicincin,” keluhnya.
Untuk percepatan pembebasan lahan ini menurut Medi butuh peran agar masyarakat yang di rantau mengajak keluarganya yang di ranah bersatu menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan yang dilalui jalur tol ini. Menanggapi keluhan Medi tersebut, Ketua Ikatan Keluarga Minang (IKM) Provinsi Jabar, Jhoni Martiyus Sutan Sarialam mengatakan, untuk mengumpulkan Orang Minang mudah, tapi untuk menyatukan susah.
Ada 1,3 juta Orang Minang memiliki KTP Jabar. Ada 362 perkumpulan Orang Minang tingkat kenagarian di Jabar. Juga ada tiga organisasi besar Perantau Minang di sini. Mereka berkontribusi besar membangun daerah ini dan sangat mewarnai kehidupan masyarakatnya. Baik itu politik, ekonomi sosial dan budaya. Dengan potensi ini, Jhoni mengajak masyarakat Minang di Jabar juga ikut terlibat membangun Sumbar dari perantauan.
Ketua Perhimpunan Keluarga Minang (PKM) Provinsi Jabar, Mukadis Nasir Paduko Rajo mengatakan, butuh langkah konkrit untuk berbuat membangun Sumbar ke depan. Apa aksi dan langkahnya harus jelas. “Perjuangan Orang Minang di masa lalu harus menjadi semangat berbuat untuk pembangunan Sumbar ke depan. Minang itu luas. Dalam sejarahnya tidak identik dengan Sumbar saja. Tapi Sumatera Tengah. Semua potensi ini bisa bersatu, namun butuh simbol, yakni Rumah Gadang Minang,” ungkapnya.
Tokoh Minang di Jabar, Herman Muchtar mengatakan, dirinya akan mencatat apapun pesan Gubernur Sumbar maupun Pemprov Sumbar yang disampaikan hari ini. Menurutnya, Perantau Minang di Jabar bersatu membangun kampung halamannya. Semuanya butuh pendekatan untuk menggali potensi Orang Minang di Jabar.
Anggota DPD RI, Alirmansori mengatakan, untuk menjadikan masyarakat Minang bersatu sudah menjadi impian bersama. Tapi kodrat yang tidak bisa dipungkiri adalah kemajemukannya. “Tugas kita membangun kesadaran kolektif bahwa persatuan lahir dari kemajemukan. Kesadaran ini untuk membangun Sumbar. Jangan sampai kemajemukan membuat bercerai berai. Harus mengumpulkan yang taserak menjadi kekuatan. Harus memiliki semangat mendukung pembangunan ranah dan rantau,” ajaknya.
Orang Minang banyak yang hebat dan kaya-kaya. Tetapi kenapa tidak mau berinvestasi di Sumbar? “Tentu ini ada masalah yang harus diselesaikan. Perlu sinergisitas dan tanggungjawab kolektif bersama menyelesaikan masalah ini,” ajaknya. Anggota Komisi 8 DPR RI, John Kenedy Azis mempersilahkan Pemprov Sumbar dan Perantau Minang menyampaikan masukan kepada dirinya sebagai Anggota DPR dari Sumbar. Dirinya siap memperjuangkan masukan dan aspirasi untuk ditindaklanjuti kepada mitra pemerintah.(fan)
