SIJUNJUNG, METRO–Puluhan tenaga medis RSUD Sijunjung menggelar aksi unjuk rasa untuk menyampaikan orasi terkait sejumlah kebijakan yang diterapkan oleh pihak rumah sakit pelat merah itu mengenai pembagian upah jasa pelayanan, Selasa (24/5).
Peserta aksi yang merupakan tenaga medis yang terdiri dari perawat, bidan dan fungsional poliklinik di RSUD Sijunjung itu meminta transparansi sistem pembagian jasa pelayanan, serta menolak sistem yang pembagian jasa yang diterapkan dinilai tidak seimbang.
Di halaman RSUD Sijunjung, peserta aksi menyampaikan bahwa ketidakadilan pembagian jasa pelayanan oleh Direktur RSUD Sijunjung yang dinilai merugikan sejumlah tenaga medis. Pasalnya, Dirut RSUD bisa menerima hingga ratusan juta rupiah sedangkan perawat, bidan dan fungsional poli hanya menerima ratusan ribu rupiah per bulannya.
Gabungan tenaga medis tersebut sebelumnya sudah menyampaikan aspirasi dan protes terhadap kebijakan yang diterapkan secara internal, namun tak kunjung ditanggapi. Pada aksi kali ini, puluhan tenaga medis ini membawa berbagai kertas yang berisi tulisan-tulisan tuntutan mereka
Adapun tuntutan yang disampaikan petugas medis tersebut di antaranya, tidak adanya transparansi terkait pembagian jasa pelayanan serta sistim pembagian jasa pelayanan yang dinilai tidak adil. Bahkan jika tuntutan tersebut tidak ditanggapi oleh pihak Dirut RSUD dalam batas waktu yang ditentukan, gabungan petugas medis tersebut akan melakukan apel besar tanpa melakukan pelayanan di RSUD Sijunjung.
Sementara itu, Dirut RSUD Sijunjung dr Diana Oktavia mengatakan bahwa, dalam pembagian jasa pelayanan yang diterapkan sudah transparansi dan melalui keputusan rapat bersama.
“Tidak ada yang ditutup-tutupi soal pembagian jasa pelayanan seperti yang disampaikan para peserta aksi. Dalam rapat terkait hal tersebut dilakukan secara terbuka, dan dihadiri semua pihak terkait dan ada kesepakatan di dalam rapat itu,” katanya.
Menurut dr Diana Oktavia, pihaknya akan menggelar pertemuan dengan pihak terkait menyikapi aksi tersebut. “Kami akan menggelar rapat kembali membahas persoalan ini,” sebut Dirut RSUD Sijunjung.
Bupati Sijunjung Meradang
Terkait sekelumit persoalan di RSUD Sijunjung yang tak kunjung selesai, Pemkab Sijunjung akan mengambil sikap tegas agar persoalan bisa segera dituntaskan.
Hal itu disampaikan langsung Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir, pihaknya segera melakukan evaluasi terhadap RSUD secara menyeluruh, termasuk mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan RSUD Sijunjung pun tak dipungkiri.
“Kita sudah sering mendapat pengaduan tentang RSUD ini, bahkan saya bersama Pak Wabup sudah dua kali melakukan Sidak kesana, menanggapi pengaduan yang masuk. Kami sudah tekankan agar RSUD harus berbenah, baik secara internal maupun pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Benny Dwifa Yuswir.
Namun, menurut Benny Dwifa Yuswir, tetap saja ada persoalan yang terus muncul dari RSUD Sijunjung. “Memang beberapa pembenahan sudah mulai dilakukan, tapi tetap saja ada persoalan yang muncul sehingga kembali menimbulkan image yang kurang bagus dari masyarakat terhadap RSUD,” sebut Bupati.
Ditegaskan Benny Dwifa Yuswir, Pemkab Sijunjung tak segan untuk mengambil langkah tegas, demi pembenahan RSUD Sijunjung yang lebih baik. “Kita akan evaluasi kembali. Meski sebelumnya sudah beberapa kali dilakukan, termasuk mutasi dan rotasi akan segera kita lakukan,” tegas Benny Dwifa.
Pihaknya mengakui bahwa pembenahan masih menjadi PR bersama, terutama untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang maksimal.
“Kita membutuhkan orang-orang yang serius dan mampu serta mau berlari kencang untuk membangun Sijunjung. Kita harus berbenah dan berubah demi memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, sehingga kemajuan daerah yang kita cintai ini bisa terwujud. Kalau tidak bisa berubah ke arah yang lebih baik, tentunya akan kita lakukan evaluasi kinerja secara berkala,” pungkas Bupati Sijunjung Benny Dwifa. (ndo)
