SAWAHAN, METRO–Melihat masih rendahnya serapan anggaran yang dilakukan oleh Pemko Padang. Apalagi penyerapan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, membuat anggota DPRD Padang taburangsang.
Bagaimana tidak, pembangunan yang seharusnya bisa dinikmati oleh masyarakat. Tidak bisa berjalan karena keengganan pemko dalam mengeksekusi dana yang sudah dianggarkan. Selain itu ketidakmampuan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam memilih kontraktor yang terbaik untuk mengerjakan proyek pembangunan.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Helmi Moesim mengkhawatirkan apa yang terjadi di tahun 2014, kembali terjadi di tahun ini. Di mana SKPD terkait yakni, Dinas Pekerjaan Umum (PU) masih lamban dalam penyerapan anggaran. ”Jangan sampai anggaran di APBD kembali ke pusat. Saat ini sudah September, alangkah baiknya jika Dinas PU dan ULP mempercepat kerja,” ungkap Helmi, Minggu (12/9).
Dikatakan bahwa jika terjadi kegagalan dalam pembangunan proyek yang disalahkan adalah kontraktor. Namun, alangkah naifnya jika kontraktor selalu yang disalahkan, tanpa ada evaluasi dari Dinas PU dan ULP.
”Seharusnya ULP harus memilih kontraktor sesuai dengan kemampuannya, bukan karena murahnya pengadaan proyek. Tapi lebih kepada kualitas, serta pengawasan juga lebih intens dilakukan Dinas PU terhadap pembangunan yang sudah dilakukan. Sehingga terjadi sinergi yang bagus, sampai di mana progres pembangunannya,” tutur politisi Golkar ini.
DPRD meminta pemko tidak lalai, dan jangan ada lagi proyek pembanguan menjadi terhalang karena masih rendahnya serapan anggaran. ”Mari di sisa waktu yang ada, kita kejar pembangunan agar bisa dirasakan oleh warga kota,” tutupnya.
Sebelumnya, Wali Kota Padang Mahyeldi Dt Marajo mengimbau kepada seluruh kepala SKPD Pemko untuk maksimal dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pembangunan yang telah diagendakan sebelumnya. Untuk menghindari dampak hukum, para pimpinan SKPD selaku pengguna anggaran agar mengikuti aturan main yang ada.
”Tak usah takut, ikuti aturan main yang ada. Maka tidak akan tersangkut kasus hukum,” ujar Mahyeldi, beberapa waktu lalu.
Dikatakan Mahyeldi, sebelum memulai kegiatan, pemegang anggaran diharapkan memasang niat tidak akan korupsi, kolusi, nepotisme. Selain kegiatan yang dilakukan juga harus mendahulukan kepentingan masyarakat. Dengan niat yang tulus dan mengikuti aturan main yang ada, Mahyeldi yakin, para pimpinan SKPD tak akan tersangkut kasus hukum.
Takut dipenjara. Takut dipidana, karena salah menggunakan anggaran dan khawatir menggunakan anggaran yang dapat melibatkan para pejabat dalam kasus atau tindak pidana korupsi sehingga ada kemungkinan jabatan mereka dicopot, menjadi salah satu alasan masih rendahnya penyerapan anggaran dalam APBD Kota Padang 2015. Kondisi ini juga dialami hampir seluruh daerah di Indonesia—, ketakutan pada kriminalisasi pejabat dalam penggunaan anggaran.
Memasuki bulan kedua triwulan ketiga, belanja SKPD Pemko masih rendah, baru mencapai 45,40 persen. Sejatinya, hingga Agustus, serapan anggaran belanja harus 60 persen.
Alasan serapan anggaran daerah menurut sejumlah kepala SKPD karena banyak pejabat yang takut dipidana, semisal salah menggunakan anggaran. Para pejabat pengguna anggaran masih takut menggunakan anggaran yang berisiko terjerat persoalan hukum. (cr8)
