PADANGPANJANG, METRO–Kapolres Padangpanjang AKBP Novianto Taryono ,S.H,S.I.K, M.H ingin mengubah paradigma berpikir aparatur kepolisian di bawah kepemimpinannya agar mengikuti arus perubahan secara dinamis, tidak cenderung apatis dan diarasakan saat memikulnya sebagai beban berat dari tuntutan menyandang profesi, menerima amanah dan pertanggungawaban dari jabatan. Menuju perubahan itu dikemas dengan konsep “Polisi Belajar”. Hal itu ditegaskan AKBP Novianti Taryono saat membuka kegiatan edukasi digelar secara online yang bertajuk,” Komunikasi Humanis Polisi Diantara Citra dan Reputasi,” pada Rabu (6/4 ) yang diikuti Wakapolres Kompol Alvira, SH, puluhan para bintara dan perwira pertama di jajaran Polres Padangpanjang dengan menghadirkan narasumber Dr.(C). M.A.Dalmenda. M.Si Dt. Pamuntjak Alam, M.Si, akademisi Ilmu Komunikasi Fisip Unand dan juga Staf Ahli Rektor Unand Bidang Komunikasi dan Media.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dan kebutuhan masyarakat menuntut Polri harus mengikuti perubahan yangg salah satunya dalam bentuk peningkatan kemampuan diperlukan inovasi. Oleh karena itu, melalui program Polisi Belajar dengan memanfaatkan sarana teknologi infirmasi diharapkan dapat menjadi solusi yang bernas.
“Lintas generasi di kepolisian senantiasa harus menjadi motor penggerak bagi kemajuan di jajaran kepolisian, jangan dijadikan beban atau bahkan menjadi penghambat dalam proses kemajuan di tubuh polri. Jangan berpikir skeptis dan apatis menghadapi perubahan. Harus realistis, dinamis dan humanis. Untuk mewujudkannya diperlukan ruang edukasi secara professional, proposional dan berkelanjutan, “ jelas AKBP Novianto Taryono.
Program ini, lanjut Kapolres Novianti Taryono, menjadi salah satu solusi dalam rangka tingkatkan kemampuan anggotap polri melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, para pakar dan stakeholder yag terkait dengan tugas kepolisian. Materi program Polisi Belajar, tidak hanya masalah hukum, akan tetapi seluruh disiplin ilmu yang berkaitan dengan tugas kepolisian, seperti disiplin ilmut komunikasi, antropoligi, prilaku/budaya organisasi, dan lainnya.
“Lebih diharapkan ke depannya akan ada perubahan mind set dan kultur anggota polri yang tercermin dalam pelaksanaan tugas di lapangan, terutama dalam memrikan pelayanan prima kepada masyarakat,” harap kapolres.
Sementara itu, narasumber M.A. Dalmenda bahwa watak humanis kepolisian menjadi ujung tombak institusi ini agar dapat berrsinergi dengan berbagai elemen masyarakat sehingganya kembali mendapat kepercayaan masyarakat dalam pengayoman. Kemitraan kepolisian dengan masyarakat harus diperkuat. Persoalan kemananan dan kenyamana masyarakat bukan semata menjadi tanggungjawab kepolisian ,melainkan ada konstribusi dan peran tokoh masyarakat secara khususnya dan anggota masyarakat pada umummnya.
“Menuuju suatu perubahan menjadi polisi yang humanis sepatutnya diawali dengan adanya perubahan pola pikir atau sudut pandang. Paradigkma dari pola pikir ini akan menggiring bagi setiap anggota kepolisian menuju perubahan dalam menjalankan tupoksi. Ketika adanya perubahan pola pikir pada setiap insan personil polisi amaka akan menjadi tradisi sebagai bentuk budaya kerja yang mumpuni dengan berkesinambungan, “ papar mantan Kabag Humas Setdako Padang Panjang
Pola humanisme akan mencetak para patriot sejati sesuai tupoksi dalam menjalankan tugasnya. “ Saat ini, bidang humas semakin tampak dibuat nyata oleh Kapolri. Lihatlah Kadif Humas Polri kerap muncul layar televise mewakili institusinya, begitu juga tingkat Polda dan perlu lagi ditumbuh kembangkan hingga ke jajaran plres dan polsek. Aretinya bidang kehumasan mebdapat porsi lebih untuk mengaktualisasikan diri dalam penyebaran dan keterbukaan informasi publik., “ jelas Menda Pamuntjak Alam.
Terkait dengan pemahaman kearifan lokal bagi institusi kepolisian, khususnya di Sumbar, Polda Sumbar telah melakukan MoU dengan LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau). nilai kearifan lokal yang berkembang di masyarakat, seperti adat istiadat, bahasa, kebiasaan, kultur, dan budaya yang berkembang sehingga setiap persoalan yang terjadi di tengah masyarakat dapat didekati dengan pendekatan sosial budaya dan pendekatan adat istiadat. Komitmen ini perlu ditindaklanjuti duduk bersama pada jajaran polres dan LKAAM tingkat kabupaten, kota, LKAAM dan polsek tingkat kecamatan hingga pada KAN setiap nagari. (ped)
