TANAHDATAR, METRO–Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan Badan Penyelenggara Jaminan Nasional (BPJS) Kesehatan merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjamin seluruh rakyat Indonesia dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak di bidang kesehatan. Dan, saat ini pelaksanaan JKN Kartu Indonesia Sehat (KIS) sudah memasuki tahun ke – 9.
“Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama BPJS Kesehatan selalu berupaya meningkatkan cakupan kepesertaan, untuk itu perlu meningkatkan komunikasi, koordinasi dan terus mencari solusi atas keluhan masyarakat,” kata Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian, Selasa (5/5) di aula Eksekutif kantor Bupati pada kegiatan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Kabupaten Tanah Datar Tahap 1 Tahun 2022.
Dikatakan Wabup Richi, agar tercapai layanan berkualitas perlu dilakukan sinkronisasi data antara BPJS Kesehatan dengan Pemkab Tanah Datar sehingga data yang digunakan valid. “Saat ini dari 374.543 jiwa masyarakat Tanah Datar, sebanyak 82,88% yang telah mendapatkan jaminan kesehatan. Dari anggaran sharing dengan provinsi melalui Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS) sebanyak 62.356 jiwa, dan melalui 100% APBD sebanyak 3.642 jiwa,” katanya.
Menyinggung pelayanan BPJS Kesehatan, Wabup Richi berharap BPJS Kesehatan ke depan juga melaksanakan kewajibannya kepada pihak Rumah Sakit ataupun Puskesmas tepat waktu. “Di kesempatan ini Saya harap BPJS Kesehatan membayarkan pembiayaan kesehatan tepat waktu, sehingga bisa menjamin ketersediaan dana operasional pelayanan kesehatan di Rumah Sakit ataupun di Puskesmas yang melayani BPJS Kesehatan,” ujarnya.
Dikatakan Richi lagi, menyadari manfaat dari BPJS Kesehatan dalam memberikan kepastian pelayanan kesehatan masyarakat, ia berharap program ini terus ditingkatkan. “Saya harap BPJS Kesehatan terus meningkatkan pelayanan, baik cakupan maupun optimalisasi dalam pelayanan terhadap masyarakat,” tukasnya. Sementara itu Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Payakumbuh Febri Yanti menyampaikan, ada 5 tujuan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama. “Forum ini intinya bertujuan tercipta komunikasi yang baik antara pemangku kepentingan terkait JKN – KIS sehingga permasalahan bisa diselesaikan, wadah penyampaian saran ataupun ide agar timbul pemahaman yang sama. Serta kita juga berharap kerjasama Pemerintah Daerah dalam mendukung sosialisasi dan mempermudah koordinasi antar instansi terkait,” ujarnya.
Diungkapkan Febri, saat ini Tanah Datar menempati urutan 13 dari 19 Kabupaten/ Kota se Sumbar dalam hal pencapaian Universal Health Coverage (UHC) dalam pencapaian kepesertaan JKN – KIS. “Capaian UHC Tanah Datar adalah 83,15% masih berada dibawah batas UHC yaitu 95%, sedangkan capaian UHC rata-rata Provinsi Sumbar adalah 85,27%,” katanya.
Ke depan, ia juga berharap Pemerintah Daerah mendukung program JKN – KIS untuk terlaksana di tingkat nagari. “Kondisi saat ini, dari 75 Nagari di Kabupaten Tanah Datar masih tersisa 4 Nagari yang belum ikut program ini, di kesempatan ini kami harap dukungan dan dorongan agar nagari yang belum bisa ikut program JKN – KIS,” tukasnya.
Kegiatan turut dihadiri Sekretaris Daerah Iqbal Ramadi Payana, Asisten Pemerintahan dan Kesra Alizar, Asisten Adminstrasi Umum Helfy Rahmy Harun, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan undangan lainnya. (ant)
