SAWAHAN, METRO – Representative Marketing Pertamina Kota Padang, Wariwibowo mengatakan bahwa, pihaknya belum melakukan kerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) mengenai kebutuhan BBM bagi nelayan. Akibatnya, para nelayan tidak kebagian BBM meski sudah memiliki kartu dari OPD tersebut.
“Jika nanti OPD terkait telah sepakat dan melakukan kerja sama, maka Pertamina siap melayani nelayan untuk mendapatkan kebutuhan yang diperlukan,” ujar Wari.
Ia menambahkan, selama ini, DKP baru menjalin kerja sama dengan SPBU. Ke depan, Pertamina akan memberikan BBM jenis premium kepada nelayan jika regulasi yang ada sesuai dengan apa yang disepakati bersama.
“Kita dalam pemberian BBM kepada nelayan tentu ada syarat dan ketentuannya. Jika telah lengkap, maka kebutuhan nelayan pasti di berikan,” tukasnya saat hearing bersama nelayan dan Komisi II DPRD Padang, Selasa (27/11).
Ia mengungkapkan, SPBU yang ada di Padang tidak ada menghalang-halangi dan menghambat nelayan dalam mendapatkan premium jika regulasi yang ditetapkan dimiliki para nelayan. “Jika ada SPBU tidak melayani nelayan dalam pembelian BBM, maka kita siap memberikan sanksi bagi pengelola SPBU. Baik secara lisan, tulisan hingga pencabutan izin operasionalnya,” sebutnya.
Sementara, Kepala DKP Kota Padang, Eviyet Nazmar mengatakan, ketentuan tentang pembelian BBM dengan Pertamina belum ada dilak sanakan MoU-nya. Saat ini baru berjalan dengan pihak SPBU terkait rekomendasinya mengenai pembelian BBM.
“Ke depan, kita ingin Pertamina mau bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan nelayan. Sehingga nelayan dapat melaut dan bisa menghidupi keluarga mereka,” ucapnya.
Ketua Himpunan Nelayan Kota Padang, Herman mengatakan, ia bersama para nelayan lainnya siap untuk mengikuti aturan yang di sepakati bersama dengan Pertamina jika regulasinya sudah jelas. Ini agar kebutuhan nelayan akan BBM bisa terpenuhi.
Disamping itu, ia meminta Pertamina dan OPD terkait diminta mengawasi apa yang disepakati nanti. Agar kekeliruan tidak terlihat nanti dan masalah baru tidak muncul nantinya.
Koordinator Komisi II DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra meminta kepada OPD terkait melengkapi bahan para nelayan yang ada dan menyepakati dengan Pertamina soal kebutuhan yang diperlukan. “Jangan ada lagi regulasi yang kurang dan tidak lengkap. Ini bisa menimbulkan masalah baru,” ujar kader Golkar.
Wahyu berharap kepada nelayan untuk mematuhi regulasi yang dibuat oleh DKP. Dengan begitu, keinginan nelayan dapat terkabulkan dan tidak ada menimbulkan permasalahan nantinya. (ade)
