SAWAHAN, METRO–Panitia seleksi (pansel) yang dilakukan pemko untuk menentukan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dinilai DPRD hanya membuang anggaran. Karena yang akan menempati posisi tersebut sudah ada orangnya, sehingga pansel dinilai sebagai alat untuk melegalkan seseorang pejabat titipan untuk menduduki posisi yang sudah disediakan.
Ketua Fraksi PAN DPRD Faisal Nasir menyebut, anggaran yang digunakan untuk pansel hanya terbuang, mengingat hasil dari pansel sudah jauh dari yang diharapkan. ”Orang yang akan menduduki posisi tersebut sudah ada, sehingga tidak perlu lagi sebenarnya ada pelaksanaan pansel,” sebut Faisal kepada POSMETRO, Kamis (10/9).
Dikatakan, pada hakikatnya pansel dibentuk untuk mencari calon kepala SKPD yang berkompeten dan mampu menjalankan tugas dengan bai. ”Yang lucunya adalah, yang terpilih adalah orang yang sudah ada dan untuk menjawab tudingan nepotisme akan digunakan alibi bahwa itu adalah hasil pansel,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Wahyu Iramana Putra menuntut, bahwa seharusnya hasil dari pansel diumumkan secara terbuka. Nilai- nilai yang diraih peserta atau calon kepala SKPD wajib diumumkan, sehingga ada transparan dalam setiap tahapan seleksi.
”Seharusnya jabatan kepala SKPDdiisi oleh orang yang mumpuni. Bukan hanya karena ikatan keluarga atau titipan dari pejabat A, atau pejabat B,” tegas Wahyu.
Kalau memang pansel ini bersih, pasti orang yang ikut pansel Kadis PU ini banyak. Namun realitanya banyak yang tidak berminat mengikuti karena yakin tidak akan lolos. Dikarenakan pos tersebut sudah ada pejabat titipan.
Saat ini, Pemko tengah melakukan proses seleksi calon kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pendaftaran sudah ditutup akhir Agustus lalu. Saat pendaftaran, untuk posisi sebagai kepala DKP yang mendaftar diantaranya, mantan kepala dinas kelautan Pasaman Barat, mantan kepala dinas kelautan Lubuk Sikaping. Bahkan ada pula Departemen Kelautan RI.
Sementara untuk posisi sebagai kepala dinas PU juga diminati oleh sejumlah pejabat dari Dinas PU Provinsi dan kabupaten kota lainnya di Sumbar. Begitu juga untuk jabatan sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang.
Setelah ditutup, pansel akan melakukan proses seleksi administrasi yang kemudian diikuti dengan tes kemampuan dasar (TKD) dengan sistem komputerisasi di BKD Padang. Selanjutnya para peserta yang lulus seleksi administrasi dan TKD bisa mengikuti tes wawancara dengan pansel.
Pansel pemilihan tiga kepala SKPD diketuai oleh Sekda Nasir Ahmad. Sementara anggotanya ada dari berbagai kalangan. Mulai dari kalangan akadamisi seperti Ganefri dari UNP, Marjohan dari Unand, Hiptonius Damanhuri sebagai Mantan Kepala BKD Kota Padang.
Proses seleksi ini akan memakan waktu satu bulan ke depan. Nantinya Pansel akan memilih tiga nama untuk masing-masing jabatan.
Selanjutnya nama-nama tersebut akan diajukan ke wali kota Padang untuk dipilih satu orang sebagai sebagai kepala Dinas PU, kepala DKP serta Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. (cr8)
