SIJUNJUNG, METRO–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sijunjung berkomitmen melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di bumi Lansek Manih. Kegiatan itu diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang baik (good govermant) dan bersih (clean govermant).
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Sijunjung Iraddatillah pada saat pembukaan rapat koordinasi dalam pemenuhan Monitoring Center For Prevention (MCP) Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Grand Rocky Bukittingi, Selasa (22/3).
Pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, bersih, profesional dan berintegritas. “Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi terus dilakukan, salah satunya melalui kegiatan Monitoring Center for Prevention ini,” ungkap Iraddatillah.
Berdasarkan laporan aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2021 total capaian MCP Kabupaten Sijunjung masih relatif rendah yakni hanya mencapai 55,72 persen.
“Untuk meningkatkan capaian MCP ini, maka kita perlu melaksanakan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Dengan melibatkan seluruh OPD terkait yang menjadi penanggung jawab setiap area intervensi dan membangun komitmen untuk bisa meningkatkan capaian MCP dari tahun sebelumnya,” ucap Iraddatillah.
Kepala Inspektorat Provinsi Sumbar, Zainuddin mengatakan, untuk MCP Kabupaten Sijunjung tahun 2021 menurun dari 2020, dimana capaian tahun 2020 62,34 persen dan tahun 2021 menjadi 55,72 persen. “Untuk nilai Survei Penilaian Integritas (SPI), Sijunjung harus melakukan peningkatan agar dapat menunjukan nilai yang maksimal,” ujar Zainuddin.
Dikatakan, program pemberantasan korupsi terintegrasi dalam tatakelola pemerintah daerah ada delapan area strategis yang harus dijaga agar tidak terjadi penyimpangan.
“Mulai dari perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan pengelolaan dana desa,” jelas Zainuddin.
Secara keseluruhan, indikator keberhasilannya merupakan upaya-upaya pencegahan korupsi. “Diharapkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mempelajari lebih dalam semua indikator-indikator tersebut, sehingga ASN bisa bekerja secara professional,” ungkap Zainuddin. (ndo)
