Mendag Endus Mafia Migor di Medan, Surabaya dan Jawa Timur

JAKARTA, METRO–Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mencium adanya spekulan yang bermain sehingga menyebabkan kelangkaan minyak goreng di Tanah Air. Harga pun melonjak gila-gilaan.

Padahal, kata Lutfi, sebanyak 551 juta liter dari 720 juta liter minyak goreng hasil Domestic Market Obligation (DMO) sudah digu­yur ke seluruh penjuru Indonesia. Berdasarkan data BPS per Februari 2022, harga minyak kemasan dari yang semula Rp 20.279 per liter menjadi Rp 16.965 per liter atau turun 18,9 persen.

Sementara itu, untuk minyak curah turun dari Rp 17.726 per liter menjadi Rp 15.583 per liter atau 10,1 persen. Namun yang terjadi, beberapa pekan terakhir harga minyak goreng sampai ke tangan konsumen bisa tembus Rp 20.000 bahkan Rp 25.000 per liternya.

 “Yang terjadi adalah, spekulasi dari kami, ada orang-orang yang tidak sepatutnya menerima hasil dari minyak ini, misalnya masuk ke tempat industri, yang harusnya ke ma­sya­rakat 1,8 juta ton per bulan. Atau diselundupkan keluar negeri. Ini adalah mafia yang mesti kita berantas bersama-sama,” ungkap dia dalam Rapet Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (17/3).

Ia pun mengungkapkan bahwa terdapat tiga daerah yang dicurigai menjadi lahan mafia minyak go­reng. Ketiga daerah tersebut yakni Medan, Sumatera Utara; Surabaya, Jawa Timur; serta DKI Jakarta.

Di Medan, minyak go­reng yang terdistribusi men­capai 25 juta liter. Dengan jumlah penduduk Medan yang sekitar 2,5 juta, artinya setiap orang seharusnya bisa mendapat 10 liter per bulan. “Tapi saya cek ke supermarket, nggak ada itu minyak go­reng,” jelas Lutfi.

Kosongnya minyak go­reng juga terjadi di Surabaya dan DKI Jakarta, pa­da­hal masing-masing daerah itu telah diguyur 91 juta liter dan 85 juta liter. “Spekulasi kita, deduksi kami, ada orang-orang yang men­dapat, mengambil ke­sem­patan dalam kesempitan. Pertama, industri ada di sana. Kedua, ada pelabuhan,” ungkap Lutfi.

“Kalau keluar dari pelabuhan rakyat 1 juta liter dikalikan Rp 8.000 saja, uangnya sudah Rp 8 miliar sampai Rp 9 miliar,” sambungnya.

Kemendag, kata Lutfi, tentu tidak bisa sendirian melawan penyimpangan-penyimpangan yang seperti ini. “Dengan mohon maaf Kemendag tidak bisa mengontrol, karena ini sifat dari manusia yang rakus dan jahat. Data sudah ada, kami minta Satgas Pangan untuk menindaklanjuti,” pungkasnya.(jpc)