PADANG, METRO–DPRD Sumbar melaksanakan sidang paripurna beragendakan mendengarkan penyampaian nota pengantar LKPJ kepala daerah tahun 2021, serta menetapkan pembentukan panitia khusus (pansus) terhadap LKPJ tersebut, di ruang rapat utama gedung DPRD Sumbar, Senin (21/2).
Selain itu, rapat tersebut juga ingin melihat sejauh mana capaian dan kendala yang sudah dilakukan kepala daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan.
Dengan demikian LKPJ yang disampaikan kepala daerah akan diketahui sampai sejauh mana aplikasi atau hasilnya di lapangan, karena sesuai aturan gubernur dan DPRD sejajar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Meskipun DPRD memiliki kedudukan yang sama dalam pemerintahan daerah, namun tetap akan menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan, dan akan melakukan kritisi guna pelaksanaan pemerintahan yang akuntabel, bersih serta dapat dirasakan masyarakat secara merata,” tutur Ketua DPRD Sumbar, Supardi ketika memimpin rapat paripurna itu.
Supardi menegaskan, tahun 2021 merupakan tahun pertama Gubernur Mahyledi dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy malaksanakan secara penuh visi-misi program unggul sesuai dengan ketetapan RJPMD 2021-2026, yang merupakan pondasi untuk menetapkan kerangka awal dalam melaksanakan semua program-programnya.
“Apabila kerangka dasar belum terbentuk pada tahun 2021, maka akan sulit bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkesinambungan dimasa jabatannya,” ujar Supadi.
Dia menambahkan, secara umum penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2021 belum berjalan optimal, salah satunya dibuktikan banyaknya pengerjaan proyek pembangunan yang putus kontrak, sehingga anggaran bersisa mencapai Rp500 miliar lebih.
Menyikapi hal tersebut, Supardi menambahkan, sesuai aturan berlaku, maka DPRD Sumbar akan melakukan pembahasan secara internal oleh komisi-komisi sesuai ruang lingkup masing-masing, untuk itu ketua DPRD sudah meminta pada fraksi-fraksi melalui surah nomor 162/132/Persid 2022, tertanggal 3 February, untuk dapat memberikan nama-nama sebagai anggota pansus.
Dengan sudah adanya sutruktur anggota pansus, sesuai aturan nanti akan memilih pimpinannya dari anggota tersebut, maka DPRD Sumbar dalam rapat paripurna menetapkannya, dengan keputusan nomor 03/SB-2022, tentang pembentukan dan penetapan Keanggotaan pansus pembahasan serta penyusunan rekomendasi terhadap LKPJ kepala daerah tahun 2021.
Sebelumnya, dalam penyampaian nota LKPJ itu, Gubernur Sumbar, Mahyeldi memaparkan berbagai hal baik itu menyangkut penggunaan anggaran, beberapa perubahan atau koreksian diantaranya target laju pertumbuhan ekonomi di Sumbar, tingkat pengganguran yang terkoreksi hingga menyangkut angka kemiskinan dan juga tingkat inflasi di Sumbar selama 2021.
Dalam penyampaiannya, Mahyeldi menerangkan, adapun koreksi pertumbuhan laju ekonomi di Sumbar disebabkan dengan adanya pandemi Covid-19.
“Di 2021 lalu, tingkat laju pertumbuhan ekonomi Sumbar sempat terkoreksi ke angka 3,0 persen sampai 3,08 persen. Ini disebabkan peningkatan Covid-19,” sebut Mahyledi.
Untuk tingkat pengganguran, Mahyeldi menyampaikan juga terkoreksi, yang semula di angka 7,77 persen menjadi sekitar 6,52 persen.
“Angka itu berdasarkan hasil analisis Pemprov Sumbar karena terdapat pemulihan sejumlah lapangan kerja di awal 2021. Namun pada pertengahan 2021, dalam konteks Pegadaian, kondisi itu berpengaruh pada dunia usaha,” jelas Mahyeldi lagi.
Kemudian menyangkut angka kemiskinan di Sumbar, Mahyeldi menyebutkan ada peningkatan di 2021.
“Awalnya 6,15 persen menjadi 6,25 persen sampai 6,56 persen. Berdasarkan analisis pemprov, terdapat pemulihan beberapa lapangan usaha akibat terjadi Covid-19, namun belum bisa mencapai target awal yang diplot Pemprov Sumbar,” kata Mahyeldi.
Hal lain yang disampaikan Mahyeldi yakni menyangkut meningkatkan nilai inflasi di Sumbar di 2021.
“Semula, dipatok angkanya dari 1,7 sampai 2,1 persen menjadi 2,1 sampai 2,5 persen. Kemudian terdapatnya beberapa capaian penerimaan di 2021 yang belum maksimal serta beberapa belanja yang rendah serapannya,” kata Mahyeldi.(hsb)
