JAKARTA, METRO–Anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid atau Gus Jazil merasa heran dengan aksi represif kepolisian saat mengawal proses pengukuran lahan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah (Jateng), Selasa (8/2) kemarin. Menurut dia, aksi represif sebenarnya sudah tidak bisa diterapkan menyelesaikan konflik antara pemerintah dengan rakyat di Indonesia.
“Sudah bukan zamannya pakai pendekatan keamanan, apalagi dengan senjata lengkap. Toh, yang dihadapi warga juga,” kata Gus Jazil melalui layanan pesan, Rabu (9/2).
Legislator Fraksi PKB itu mengatakan semua anggota kepolisian wajib mematuhi arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam menyelesaikan konflik sosial. Jenderal Listyo diketahui mengedepankan Presisi (Prediktif, Respnsibil, dan Transparansi) demi membuat pelayanan dari kepolisian lebih terintegrasi, modern, mudah, dan cepat.
“Dengan Presisi, kami yakin polisi lebih humanis dalam menghadapi masyarakat,” beber Gus Jazil.
Sebelumnya, ribuan personel aparat kepolisian dari Polda Jawa Tengah mengepung Desa Wadas pada Selasa (8/2). Polisi mengeklaim mendapat perintah mendampingi BPN mengukur lahan untuk proyek pembangunan Bendungan Bener.
Gesekan dengan masyarakat tidak terhindarkan karena warga Wadas sudah sejak lama menolak rencana penambangan batu endesit yang terkait dengan proyek Bendungan Bener.
Berdasarkan rilis Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa), aparat kepolisian memasuki desa menggunakan sepeda motor, mobil dan berjalan kaki sekitar pukul 10.48 WIB. Kemudian, aparat kepolisian disebut melakukan penangkapan terhadap beberapa warga yang ingin melaksanakan ibadah di masjid dan mengepung sebuah masjid.
Konon Ada Provokator di Desa Wadas, BIN Diminta Turun Tangan
Anggota DPR RI Daerah Pemilihan VI Jawa Tengah Luqman Hakim meminta Badan Intelijen Negara (BIN) mengerahkan sumber daya demi mengidentifikasi pihak yang memperkeruh situasi di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, pada Selasa (8/2). “Saya minta BIN mengerahkan sumber daya secukupnya,” kata Luqman melalui keterangan persnya, Kamis (10/2).
Muncul aksi penolakan warga Desa Wadas atas rencana BPN mengukur lahan penambangan batu andesit untuk pembangunan Bendungan Bener.
Luqman menduga ada hasutan dari pihak yang tidak bertanggungjawab kepada warga Desa Wadas, sehingga terjadi kejadian seperti pada Selasa kemarin. Dia merasa tujuan pihak tersebut demi mencari keuntungan finansial dari transaksi pembebasan tanah milik rakyat calon lokasi tambang di Desa Wadas.
“Mereka inilah, para provokator dan makelar khusus, yang seharusnya ditangkap polisi, bukannya warga desa biasa yang tidak bersalah,” beber dia.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebelumnya merasa tidak terima dengan video di media sosial yang menggambarkan kondisi Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, Selasa (8/2). Terlebih lagi, ada kesan aparat asal tangkap warga Desa Wadas yang menolak penambangan batu andesit demi pembangunan Bendungan Bener.
Eks Ketua MK itu Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) itu mengingatkan kepada kelompok tertentu tidak mengarahkan video kejadian di Desa Wadas ke arah negatif.
Mahfud tidak memerinci nama kelompok yang mengarahkan narasi negatif terhadap kejadian di Desa Wadas. “Saya kira supaya menyadari bahwa Polri, BIN, dan BAIS punya alat untuk tahu bahwa itu semua adalah framing buatan,” beber dia dalam keterangan persnya, Rabu (9/2) kemarin. (ast/jpnn)
