LIMAPULUHKOTA, METRO – Gerakan radikalisme sudah terindikasi masuk ke dunia akademik di perguruan tinggi. Sejumlah upaya pun telah dilakukan untuk mengidentifikasi gerakan tersebut, salah satunya adalah merilis daftar perguruan tinggi yang diindikasi terpapar paham radikal. Kalangan generasi muda sasaran paling ampuh untuk disusupi gerakan radikal tadfi.
“Jadi untuk itu diminta peranan generasi muda , khususnya para mahasiswa sebagai cikal bakal penerus bangsa untuk bersama sama memberantasnya. Pertebal Iman dan dekatkan diri kepada Allah SWT dengan melakukan semua suruhan NYA. Niscaya kita akan terlindungi,” ujar Kasau Binmas Polres Limapuluhkota AKP H Syafrizen SH Datuak Rang Batuah , ketika memberikan kuliah umum di Kampus Poli Tani, Tanjuing Pati, Kamis (15/11) kemarin.
Dikatakan, Syafrizen, ada sejumlah instrumen yang dapat dijadikan solusi untuk mencegah radikalisme di kampus. Pilihan instrumen solusi yang tepat akan menentukan hasilnya. Instrumen pertama menurut Syafrizen, adalah dengan instrumen instruksi. Maksudnya adalah ada struktur komando dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada rektor di perguruan tinggi yang dilanjutkan kepada dosen terkait pencegahan gerakan radikal. Namun, instrumen ini tidak bersifat otoriter, melainkan mengedepankan dialog. Instrumen kedua adalah pemilihan dan pembenahan kurikulum di kampus. “Bela negara bisa masuk, tapi dalam konteks kekinian,” ujarnya.
Selanjutnya kata Syafrizen, adalah perlu diadakannya kegiatan-kegiatan di luar kelas yang bisa memperkuat persatuan dan kesatuan. Kegiatan ini bersifat lintas universitas dan didukung pula oleh pemerintah.
Terakhir, perlu digunakannya strategi budaya. Indonesia, tutur dia, memiliki modal besar berupa kearifan-kearifan budaya lokal yang menjunjung tinggi toleransi dan harmoni.
Terkait adanya paham radikal di kampus, ujar Syafrizen, salah satu dimensi yang berkaitan erat adalah pola komunikasi pemerintah kepada perguruan tinggi. Masuknya paham radikal ke kampus adalah isu yang sensitif.
Menurut dia, dibutuhkan diskusi yang intens terkait metodologi perumusan daftar tersebut dan bagaimana dampaknya ketika informasi disampaikan. Hal-hal semacam itu dibahas pula oleh para rektor. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah dan instansi terkait untuk lebih hati-hati ketika membahas tentang radikalisme di kampus. Ia juga meminta pemerintah berdiskusi dengan para rektor.
Seperti yang dikutip Presiden RI Joko Widodo mengatakan, pemberantasan radikalisme dan terorisme di lingkungan akademik saat ini, tidak hanya menjadi kewenangan lembaga negara, semisal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Polri atau TNI. Pemberantasan terorisme dan radikalisme di lingkungan akademik juga merupakan tanggung jawab organisasi masyarakat, khususnya yang berbasis Islam.
“Proses-proses deradikalisasi sekarang mulai kita gerakkan tidak hanya di pemerintah. Misalnya di BNPT untuk pencegahan atau tindakan. Kemudian di Polri dan TNI. Tetapi yang paling penting, misalnya Majelis Ulama Indonesia juga ikut berperan, kemudian Nahdlatul Ulama juga ikut berperan, Muhammadiyah juga kita ajak berperan bersama,” sebut Syafrizen.
Begtiu juga halnya dengan penyakit LGBT lanjut Syafrizen yang sudah mulai tedrang terangan membuat kelompoknya di Sumbar, khususnya. LGBT adalah Lesbian (Wanita dengan wanita) Gay (Laki-laki dan laki) B Biseksual (Laki-laki dengan laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya perempuan dengan perempuan dengan laki-laki) T Transgender (laki-laki jadi perempuan atau perempuan jadi laki-laki.
Selain itu kasus narkoba yang hari semakin menjadi. Bayangkan saja di Indonesia , Sumbar termasuk 10 besar terjangkit kasus narkoba. “Jadi untuk menidaklanjuti semuanya ini, peranan seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan. Ninik mamak, cadiak pandai dan peranan pemerintah juga diminta untuk pencegahan ini,” tandas Syafrizen. (us)
Kasat Binmas Berikan Kuliah Umum di Politani Cegah Radikalisme, LGBT Dan Narkoba masuk Kampus
