Menyikapi instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Prof H Muhammad Tito Karnavian terkait penyelenggaraan pemerintahan mesti bebas dari praktek korupsi. Arahan itu di tegaskan pada zoom meeting yang diikuti seluruh pemerintah daerah di Indonesia, Senin (24/1).
Wakil Walikota Padangpanjang Asrul didampingi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas, sangat relevan dengan program Kota Antikorupsi di Padangpanjang.
“Arahan Mendagri bersama ketua KPK dan kepala LKPP membuka cakrawala, membangun kesadaran agar terhindar dari perbuatan melawan hukum, yaitu tindak pidana korupsi. Di samping itu, kita juga mengetahui perihal kemudahan pengadaan barang dan jasa dengan mengetahui manfaat e-Catalogue dan Toko Daring,” ujar Asrul.
Sebelumnya Mendagri menegaskan, pemberantasan korupsi perlu menjadi perhatian bersama. Kemudian, korupsi bukan hanya berdampak kepada sistem pemerintahan dan individu, akan tetapi juga kepada kepercayaan publik.
“Tindak korupsi harus ditekan seminimal mungkin. Kalau pemerintahan itu clean and clear, pemasukan negara, PAD, akan meningkat. Lalu kesejahteraan juga bisa naik,” sebut Asrul.
Korupsi terjadi, dijelaskan Mendagri disebabkan oleh sistem. Seperti biaya politik yang tinggi, dan rekrutmen ASN dengan imbalan. Lalu tidak adanya integritas, moralitas, mentalitas dan kurangnya kesejahteraan penyelenggara negara. Kemudian, praktek menyimpang dalam sebuah organisasi. Korupsi atau perbuatan melanggar hukum seolah menjadi tradisi.
Sementara itu Firli Bahuri menyatakan, siapapun akan bisa terlibat perkara korupsi atau menjadi koruptor karena ada kekuasaan, kesempatan dan kurangnya integritas. “Mari bangun, jaga, dan pelihara integritas,” tutur Asrul. (rmd
