PADANG, METRO–Usai meraih predikat zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kemenpan-RB, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumbar mendapatkan kunjungan oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) RI Diah Natalisa, Rabu (19/1) sore.
Dalam kunjungan tersebut, Diah Natalisa meninjau sejumlah loket dan ruang pelayanan yang ada di Kanwil Kemenkumham Sumbar, mulai dari pojok media, loket pelayanan “Law and Human Rights Center”, ruang laktasi, perpustakaan dan rumah pelayanan ramah HAM, ruang rapat harmonisasi peraturan daerah (ruang rapat Bung Hatta), serta ruang podcast “Rancak”.
Usai melakukan peninjauan tersebut, Diah Natalisa, memuji inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumbar.
“Kami mengapresiasi sistem pelayanan publik yang sudah dilakukan oleh Kemenkumham Sumbar, dimana alur pelayanan, kejelasan informasi, dan penyediaan sarana-prasarana telah berjalan dengan baik,” kata Diah Natalisa usai acara.
Ia mengatakan dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik tidak perlu menonjolkan kemewahan, yang terpenting adalah apik, ditata dengan baik, bersih, serta membantu pihak yang dilayani. “Terpenting adalah jelas kapan akan dilayani, dimana akan dilayani, dan mengedepankan akuntabilitas. Hal itu sudah berjalan di sini,” katanya.
Selain itu, lanjutnya, sistem pengelolaan pengaduan masyarakat juga sudah diterapkan dengan baik. Termasuk aplikasi “Lapor” yang dikelola oleh Kemenpan-RB.
Ia mendorong Kanwil Kemenkumham Sumbar agar terus berinovasi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat provinsi setempat, terutama pelayanan yang berbasis digital. Menurutnya, inovasi tidak perlu bicara hal-hal yang muluk karena yang penting adalah tepat sasaran, paham masalah yang dihadapi, kemudian dicari solusi dari permasalahannya.
“Kami juga mengapresiasi semangat dan komitmen yang ditunjukkan oleh R Andika Dwi Prasetya selaku Kepala Kanwil Kemenkumham beserta jajaran dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sejauh ini,”ucapnya.
Sementara itu Kepala Kanwil Kemenkumham Sumbar R Andika Dwi Prasetya mengatakan, perubahan-perubahan terus dilakukan pihaknya guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia mensyukuri bahwa pada Desember 2021 pihaknya berhasil menyabet predikat zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kemenpan-RB, namun ia menggaris bawahi predikat tersebut bukanlah misi utama. “Misi yang utama adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai arahan Menteri Hukum dan HAM,” katanya. (rom)
