SAWAHLUNTO, METRO–Situasi dan kondisi politik Kota Sawahlunto pada awal tahun 2022 jelang Pemilu serentak tahun 2024 relatif stabil dan aman. Hal itu diungkapkan Ketua Bawaslu Kota Sawahlunto Dwi Murini SPd MPd di ruang kerjanya, Rabu (12/1). Menurut Dwi Murini, saat ini karena masih jauh dari tahun Pemilu serentak 2024 maka sejauh ini kondisi situasi politik Kota Sawahlunto masih kondusif.
Sehingga, belum ada terlihat pergolakan politik yang perlu pengawasan dengan ekstra, namun berdasarkan pengalaman dari Pemilu dan Pilkada sebelumnya yang perlu diwaspadai terdapat 2 indikator. “Dari pengalaman pada masa Pemilu sebelumnya, hal yang paling berpengaruh itu ada 2 indikator. Politik uang dan ketidaknetralan ASN, mindset seperti ini yang perlu dirubah. Hal ini sangat berpengaruh pada saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tingkat kabupaten dan kota ,” ujar Dwi Murini.
Sebenarnya pihak Bawaslu Kota Sawahlunto memiliki program dalam mensosialisasikan fungsi pengawasan yang dilakukan kepada target mereka yaitu Parpol dan masyarakat. Tetapi dalam proses sosialisasi tersebut terdapat kendala yang bisa menjadi penyebab sosialisasi tersebut tidak tercapai.
Dikatakan, bila diundang unsur Parpol untuk sosialisasi tentang tindakan yang diambil Bawaslu bila terdapat pelanggaran money politik dan ketidaknetralan ASN dalam peoses Pilkada pada Pemilu. Utusan Parpol yang datang itu seringnya bukan ketua, sekretaris atau pengurus inti, makanya sasaran sosialisasi tidak tercapai. Sebab yang ikut sosialisasi siapa yang mencalonkan diri dan pengambilan kebijakan siapa.
“Bila anggota biasa atau kader yang datang sosialisasi ke Bawaslu, bagaimana cara mereka memberitahukan kepada petinggi partainya. Nah itu yang sering terjadi. Pendidikan politik dan pemahaman politik ini perlu bagi setiap Parpol untuk mengikuti Pemilu di tahun 2024 . Termasuk juga kepada para ASN janganlah hanya karena jabatan dimasa depan menjadi tidak netral dalam Pilkada,” kata Buk In panggilan akrab dari Dwi Murini, Ketua Bawaslu Kota Sawahlunto ini.
Sebenarnya Bawaslu mengetahui isu-isu seperti ini, ada juga beberapa kasus yang pernah disidangkan pihak Bawaslu Sawahlunto terkait 2 indikator ini. Tetapi ada juga masyarakat atau informan yang menginformasikan namun karena kurangnya bukti dan saksi, pihak Bawaslu tidak bisa menindaklanjuti perkara yang menyangkut 2 indikator ini.
“Kami mengakui itu juga termasuk keterbatasan Bawaslu Kota Sawahlunto, dikarenakan karena keterbatasan petugas kami di lapangan. Maka sekarang untuk mempermudah pelaporan bisa dilakukan secara online dengan aplikasi PPID Bawaslu Kota Sawahlunto. Dimana setiap pelaporan akan terjamin kerahasianya, silahkan di download aplikasi tersebut oleh masyarakat Sawahlunto,” jelas Dwi Murini.
Sekarang karena tahapan sudah selesai maka anggota Bawaslu Sawahlunto yang aktif hanya 3 orang, Ketua Bawaslu Sawahlunto Dwi Murini, Kordiv Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Fira Herichel SSos dan Kordiv Hukum Penanganan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Arlin Junaidi S Pt. “Di situasi yang pandemi ini sedikit terhambat perekrutan petugas untuk Kecamatan dan kelurahan/desa. Rekruitmen ini akan berlangsung pada bulan September tahun 2022 untuk tingkat Panwas Kecamatan dan sebulan kemudian baru perekrutan untuk Panwas tingkat Kelurahan/Desa,” kata Dwi Murini. (pin)
