SAWAHAN, METRO–Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Padang, Surya Jufri menilai pergantian pejabat Eselon II yang dilakukan Wako Hendri Septa, Senin (3/1) tidak tepat pada kompetensi yang dimiliki seseorang pejabat. Penempatan para pejabat yang baru juga dinilai tanpa kajian matang.
“Kita sangat menyayangkan hal ini terjadi dan dampaknya tentu pada pemerintahan juga,” ujarnya, Selasa (4/1).
Ia mengatakan, jika dikaitkan dengan kinerja pejabat yang dimutasi pihaknya menyambut baik. Namun ada OPD yang tidak pantas dipimpin setelah dilangsungkan pergeseran. Seperti ASN Dinkes dipindahkan ke bagian Perpustakaan dan Arsip.
Bertempat di Gedung Bagindo Aziz Chan Kantor Balai Kota Padang, Senin pagi (3/1), Ferimulyani dilantik Wako Hendri Septa bersama sejumlah pejabat lainnya. Kepala Dinkes yang dikenal ramah melayani wartawan seputar vaksinasi Covid-19 itu kini menjabat sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
“Seorang dengan latar belakang kesehatan diletakkan di bagian arsip. Jika dilihat dari kinerjanya, ibu Fermulyani cukup bagus. Angka capaian vaksinasi sudah 80 persen. Sekarang masih pandemi, tentu Dinas Kesehatan harus dipimpin oleh orang yang cakap dan paham betul dengan apa yang dilakukan untuk mengatasi pandemic dan mengejar vaksinasi 100 persen,” ulas Surya Jufri.
“Kita berharap Wako mengevaluasi kembali struktur kepemimpinan OPD. Supaya kejanggalan tidak terjadi dan program yang ada di OPD itu tidak amburadul hasilnya,” ucap wakil rakyat III periode ini.
Ia meminta kepada Wako untuk menempatkan seseorang ASN sesuai kemampuan yang dimiliki. Jangan atas dasar kepentingan sesaat dan bisikan politik.
“Tempatkanlah ASN di OPD yang dikuasainya dan latar belakangnya memang dibagian itu. Agar sinkronisasi kinerja terlihat dengan baik dan target yang diberi terpenuhi,” paparnya.
Ia menyampaikan, rotasi dan mutasi dijajaran pemerintah itu adalah hal yang wajar dilakukan oleh Kepala Daerah. Namun pergantiannya harus tepat sasaran. Jangan melenceng. Nanti yang rugi Pemko Padang juga.
Selanjutnya, kepada ASN yang dimutasi ke tempat yang baru, diminta bekerja maksimal dan saling koordinasi dengan semua pihak. Jangan bergerak sendiri saja. “Kita ucapkan selamat bertugas dan jalin sinergisitas,” paparnya.
Sebelumnya, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Padang, Budi Syahrial menilai rotasi dan mutasi jabatan Eselon II yang dilakukan Wali Kota Padang, Hendri Septa tidak sesuai kompetesi yang dimiliki ASN dan janggal. Apalagi selama ini Fermulyani dinilai sangat baik dalam melakukan kerja untuk me)ngejar target vaksinasi. Bahkan, di akhir tahun 2021, capaian vaksinasi di Kota Padang sudah di angka 79 persen.
“Aneh-aneh saja yang dibuat Wako. Masa ASN dibidang kesehatan ditempatkan di surat menyurat,” ujar kader Gerindra ini, Senin (3/1).
Budi pun mempertanyakan tugas dan fungsi Baperjakat yang telah ada. Ia menegaskan, jika tidak mampu bekerja, kasihkan pada yang ahlinya. Jangan dipegang semuanya, akibatnya urusan menjadi kacau.
“Kalau begini Baperjakat hanya tubuhnya saja ada. Namun pergerakannya tidak full,” tukas Budi.
Ia menyarankan, Wako mengembalikan jabatan yang tidak sesuai dengan tupoksi yang dimiliki ASN. Agar kinerja pemerintahan tidak kacau dan target PAD yang diberikan pada OPD tidak abu-abu hasilnya nanti.
“Tempatkanlah lagi ke jabatan lama. Jika mau diganti juga di posisi yang searah lah. Jangan asal cokok saja,” tegasnya.
Di sisi lain, Budi juga meminta kepada Plt Kepala Dinkes yang nantinya akan dilantik oleh Wako harus bisa mengejar capaian vaksinasi 100 persen. Apalagi, vaksinasi tingkat lansia yang masih sangat rendah. (ade)
