KURANJI, METRO – KPU Padang menyerahkan alat peraga kampanye yang baru selesai dicetak kepada peserta pemilu yaitu partai politik (parpol) dan calon perseorangan DPD, Kamis (8/11) di Kantor KPU Padang. Namun, masih ada dua calon perseorangan DPD, tiga parpol dan dua tim kampanye capres cawapres yang belum mendapatkan APK yang difasilitasi KPU Padang tersebut, kemarin.
Ketua Divisi Keuangan, Umum dan Logistik KPU Padang, Mahyudin mengatakan, dua calon perseorangan DPD dan tiga parpol telat menyerahkan desain APK ke KPU Padang. Peserta pemilu ini baru menyerahkan desain APK ke KPU Padang pada, Rabu (7/11). Sedangkan dua tim kampanye capres cawapres, hingga saat ini belum menyerahkan desain APK-nya.
Mahyudin menambahkan, dua calon perseorangan DPD yang telat menyerahkan desain APK tersebut Alkudri dan Yuherman. Sedangkan tiga parpol tersebut yaitu, PKPI, Partai Nasdem dan Partai Garuda. “Rencananya, dalam dua hari ini, APK dari dua calon perseorangan DPD dan tiga parpol tersebut selesai dicetak,” tukas Mahyudin saat penyerahkan APK di gudang KPU Padang.
Sedangkan dari dua tim kampanye capres dan cawapres ungkap Mahyudin, KPU Padang sifatnya menunggu desain APK diserahkan ke instansi tersebut. Namun pihaknya meminta kedua tim kampanye capres dan cawapres untuk segera menyerahkan desain APK agar bisa dicetak.
Mahyudin mengungkapkan, APK yang difasilitasi KPU ini ada dua bentuk yaitu baliho dan spanduk. Ukuran baliho yang dicetak yaitu 2 x 3 meter = 6 meter dan spanduk 1 x 5 meter = 5 meter.
Pengurus parpol kata Mahyudin, masing-masing mendapatkan 10 baliho dikali dengan 16 parpol menjadi 160. Sedangkan spanduk, masing-masing parpol mendapatkan 16 buah dan dikali 16 parpol menjadi 256 buah.
Kemudian kata Mahyudin, untuk perseorangan DPD, masing-masing calon yang berjumlah 24 tersebut mendapatkan 10 buah spanduk, sehingga totalnya menjadi 240 buah spanduk. Sedangkan baliho yang dipersiapkan untuk masing-masing tim kampanye capres dan cawapres yaitu 10 buah spanduk, sehingga total menjadi 20 buah karena ada dua pasangan capres dan cawapres. Sedangkan spanduk, masing-masing tim kampanye mendapatkan 16 buah dan dikali dua menjadi totalnya 32 buah.
Mahyudin menjelaskan, peserta pemilu bisa menambahkan jumlah APK yang ada. Untuk baliho bisa menambah 5 buah perkelurahan dan spanduk 10 buah perkelurahan. Namun, jumlah penambahan APK ini beserta desain, ukurannya harus disampaikan ke KPU. Desain APK tambahan ini boleh sama dengan yang difasilitasi oleh KPU.
Setelah menerima APK ini terang Mahyudin, para peserta bisa memasang APK tersebut di lokasi yang telah ditentukan. Untuk pemasangan APK ini dilakukan langsung oleh parpol itu sendiri. Sebab, masing-masing parpol sudah mengetahui lokasi dimana APK mereka dipasang.
“Sabtu (6/10), sudah dilakukan pertemuan dengan parpol untuk menentukan titik-titik lokasi pemasangan APK. Penentuan lokasi pemasangan ini dilakukan dengan cara diundi, sehingga parpol mengetahui dimana APK-nya dipasang,” urainya.
Pemasangan APK ini sebut Mahyudin, tersebar merata di Kota Padang. Tidak ada istilah tidak ada terpasang dan tidak ada terfokus dibeberapa titik saja. Untuk lokasi pemasangan APK, terdapat 1.248 titik yang tersebar di 104 kelurahan.
Dengan rincian, Padang Utara berjumlah 105 titik, Padang Barat (120), Nanggalo (79), Lubukbegalung (150), Lubukkilangan (80), Bungus Teluk Kabung (83). Kemudian, Kototangah (198), Kuranji (89), Pauh (90), Padang Selatan (154) dan Padang Timur (100).
Dalam pemasangan APK ini ungkapnya, ada beberapa kawasan yang dilarang. Seperti, dekat dengan rumah ibadah, tidak di jalan protokol, sekolah/pendidikan dan gedung pemerintahan.
Penertiban masih Ada
Kordiv Sengketa Bawaslu Padang, Yunasty Helmy mengatakan, lokasi pemasangan APK yang difasilitasi KPU ini sudah dilotting zonasinya berdasarkan parpol masing-masing. Nanti, Bawaslu akan melihat, apakah peserta pemilu memasang di zonasi di tempat masing-masing sesuai dengan hasil lotting yang telah dilakukan.
“Kita juga pantau setiap APK penambahan ini. Silahkan menambah APK, tapi jangan lupa harus memberitahu KPU dan menembuskannya ke Bawaslu. Agar tidak terjadi miskomunikasi pada saat penertiban berikutnya,” ucap Yunasty.
Ia mengungkapkan, Bawaslu akan kembali melakukan penertiban sekitar 3-4 kali pascapemasangan APK dari KPU ini. Kemudian pada Januari atau Februari, Bawaslu akan melakukan pemantauan lagi dan bila ada yang melanggar, maka akan disurati dan bila tidak ada tanggapan, akan diturunkan. “Terakhir, pada masa tenang akan kita bersihkan semuanya,” tandasnya. (uki)
