Mengawali 2022, Ribuan Honorer Teknis Administrasi Diberhentikan

JAKARTA, METRO–Mengawali tahun baru, ribuan honorer di Kalimantan Tengah diberhentikan. Mereka dinonaktifkan terhitung sejak 1 Januari 2022. Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Kalteng, Tri Julianto mengungkapkan, honorer yang bekerja di Pemprov Kalteng sekitar 5 ribu orang. Mereka tidak dipekerjakan karena me­nunggu seleksi baru.

“Jadi, lima ribu honorer K2 dan non-K2 tenaga teknis administrasi mulai satu Januari tidak bisa bekerja lagi,” kata Tri Julianto kepada JPNN.com, Minggu (2/1).

Dia memaparkan, sesuai surat Nomor 800/844/II.1/BKD tertanggal 29 De­sember 2021 yang ditandatangani Sekda Kalteng, Nuryakin, seluruh honorer tenaga teknis administrasi (5 ribu, red), terhitung 1 Januari 2022 statusnya dinonaktifkan sementara sampai uji kompetensi untuk honorer periode 2022 selesai.

Ketentuan ini tidak berlaku bagi honorer yang bertugas di RSUD dr. Doris Sylvanus, RSJ Kalawa Atei, rumah jabatan gubernur, rumah jabatan wagub, rumah jabatan sekda, tenaga kebersihan, sopir, tenaga keamanan pada masing-masing perangkat da­erah. Tri Julianto menyebutkan, sekitar 5 ribu honorer tenaga teknis administrasi itu akan dites pada 15 Januari 2022. Dari jumlah tersebut akan diambil 4 ribu honorer saja. Selebihnya 1.000 bakal diberhentikan.

“Ini awal tahun yang menyedihkan,” ucapnya. Mengenal pengurangan jumlah honorer itu, Tri Julianto mengungkapkan karena alasan anggaran.

Pemprov Kalteng tidak bisa lagi mempekerjakan 1.000 honorer tenaga teknis administrasi karena pengurangan anggaran.

Dia menyebutkan kabar yang beredar di kalangan honorer, tes 15 Januari itu sekadar formalitas. Itu sebabnya mereka bingung mengapa hanya 4 ribu yang diperpanjang masa kontraknya, sedangkan 1.000 orang diberhentikan.

Saat ini 5 ribu honorer tenaga teknis administrasi di Kalteng sangat down. Bagi yang usianya muda masih bisa mencari pekerjaan lain. Sebaliknya honorer yang usianya tidak muda lagi, kebingungan mencari tempat kerja baru.

“Kasihan kawan-kawan honorer yang sudah mengabdi lama, usia tua dan yang sudah bekeluarga. Bagaimana mereka m­e­naf­kahi anak istrinya,” ujar­nya lirih.

Dia berharap Pemprov Kalteng bisa meninjau kem­bali keputusannya. Be­rikan kesempatan kepada honorer tenaga teknis administrasi baik honorer K2 maupun non-K2 tetap bekerja.

Diperkirakan 150 Ribu Guru Honorer Negeri Terancam Didepak

Ketum DPP Forum Ho­no­rer Nonkategori Dua Indo­nesia (FHNK2I) Raden Sutopo Yuwono mempre­dik­sikan sebanyak 150 ribu guru SD terancam diberhentikan. Hal ini dikarenakan masuknya peserta besertifikasi pendidik (beserdik) juga guru honorer negeri di SMP dan SMA.

Sutopo menyebutkan saat ini guru honorer di SD negeri benar-benar terpuruk. Mereka sudah mengi­kuti tes PPPK guru tahap 1 dan 2, tetapi tidak lulus formasi.

“Saya melihat sendiri bagaimana kondisi kawan-kawan guru honorer di SD negeri, termasuk istri saya. Mereka sangat galau karena mereka harus meninggalkan sekolahnya,” kata Sutopo kepada JPNN.com, Sabtu (1/1).

Sutopo mengkhawatirkan ketika guru honorer ini melamar di sekolah lain, masa kerjanya tidak dihitung lagi. Kalau sudah begitu yang rugi guru honorer sendiri. Sebab, jika ada rekrutmen PPPK 2022 dan guru honorer negeri diberikan afirmasi, yang sudah pindah dikhawatirkan tidak mendapatkan kebijakan khusus itu.

Sutopo menambahkan, dari data yang sementara mereka kumpulkan me­nunjukkan, guru honorer di SD paling terdampak rekrutmen PPPK tahap 1 dan 2, sedangkan guru honorer di SMP dan SMA dampaknya lebih kecil. Guru honorer SD diserang dua arah. Dari guru honorer SMP/SMA dan guru swasta.

“Teman-teman terjepit, formasi PPPK di SD diisi oleh guru-guru di luar se­kolah induk. Saya prihatin sekali,’” ujarnya. Dia berharap pengumuman hasil pascasanggah PPPK guru tahap 2 akan mempertimbangkan masalah guru honorer di SD. Jangan sampai guru honorer SD malah jadi korban.(esy/jpnn)