JAKARTA, METRO–Ketum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI) Heti Kustrianingsih makin gencar mengkritisi pemerintah. Heti kesal lantaran sampai saat ini janji-janji pemerintah untuk mengangkat satu juta guru PPPK pada 2021, sekadar janji manis. Guru honorer dari Kota Cilegon ini masih ingat jelas peristiwa akhir 2020.
Saat itu dengan bangganya Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengumumkan rekrutmen satu juta PPPK guru pada 2021. Pengumuman itu dilakukan di Istana Negara, disaksikan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dan sejumlah menteri terkait.
Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan anggaran gaji PPPK guru 2021 sudah dialokasikan Rp 19,1 triliun.
Hanya saja, sampai saat ini rekrutmen tidak tuntas dan malah menimbulkan masalah. Ada banyak guru honorer yang melampaui passing grade tidak punya formasi. Sementara yang sudah lulus formasi tahap 1 belum ditetapkan NIP PPPK-nya.
“Mana janjinya mau memuliakan guru honorer. Ini malah bikin guru honorer galau,” kata Heti kepada JPNN.com, Selasa (21/12).
Heti yang juga perwakilan Forum Guru Honorer Negeri Indonesia (FGHNI) ini mengungkapkan, mereka merasa menjadi alat politik menjelang pemilu 2024. Kondisi ini terus terjadi setiap kali ada Pilpres dan Pilcaleg.
Itu sebabnya kata Heti, guru honorer akan mendukung capres dan caleg yang benar-benar peduli dengan guru honorer dan tenaga kependidikan. “Kami apresiasi Mas Nadiem dengan program spektakulernya. Namun, kami butuh realisasi bukan janji doang,” tegasnya. Dia menambahkan, guru honorer tidak akan lupa balas budi terhadap capres yang berpihak kepada mereka. “Ajukan calonnya sekarang, akan kami cari tahu jam terbang yang mendukung guru honorer,” seru Heti Kustrianingsih.(esy/jpnn)
