BPRN Gelar Musyawarah RKP Nagari
TANAHDATAR, METRO – Masyarakat dan perantau Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Tanahdatar, berkomitmen dan mensepakati sejumlah program prioritas pembangunan nagari. Kesepatakan dituangkan dalam musyawarah penetapan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Nagari Jaho, X Koto, Tanahdatar yang digelar Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BPRN), Minggu (4/11) di Kantor Wali Nagari Jaho.
Musyawarah yang dipimpin Ketua BPRN Nagari Jaho, Silvi Yusi, melahirkan sejumlah ide dan masukan terhadap prioritas pembangunan nagari terus bermunculan untuk menjadi prioritas. Usulan dan saran dari masyarakat dan perantau tentunya akan menjadi acuan pemerintah nagari dalam pelaksaan pembangunan tahun 2019 mendatang.
Sejumlah program prioritas yang telah disepakati, mulai dari pembangun jalan usah pertanian, irigasi, pembangunan jembatan , membuka jalan baru sebagai akses jalan masyarakat, pembangunan gedung serbagunasanaran dan prasarana olahraga pemuda. “Alhamdulillah, pada musyawarah rencana kerja pemerintahan nagari ini, kita sudah menumukan sebuah kesepakatan pembangunan yang akan direalisasikan pada tahun mendatang,” sebut Silvi.
Setelah menyepakati program prioritas pemerintah nagari, kata Silvi lagi, menghimbau warga dan seluruh lembaga yang untuk ikut mengawasi pelaksanaan kegiatan yang diselegrakan oleh Pemerintah Nagari Jaho. ”Kita tidak inginkan, pekerjaan yang menggunakan anggaran nagari tidak asal jadi. Untuk itu saya mengharapkan seluruh masyarakat ikut mengawal kegiatan pembangunan ini, “ sebutnya,
Sementara, salah seorang tokoh masyarakat, Faisal mengatakatan setiap program pembangunan harus didasari dengan perencanaan dan kajian matang terhadap pembangunan itu. Tanpa ada kajian itu dikawatirkan realisasi pembangunan tidak tepat sasaran sesuai dengan apa yang tertuang dalam program pembangunan jangka panjang. “Artinya, setelah program direalisasikan. Akhirnya, pembangunan terhenti begitu saja tanpa ada kelanjutannya. Saya berharap kondisi ini tidak terjadi dan pembangunan berkelanjutan dapat kita capai, “sebut Faisal.
Wali Nagari Jaho Edi menjelaskan, musyawah peremcanaan penetapan rencana kerja nagari tersebut, akan dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (RAPBN). Setelah RAPBN di verifikasi akan Dotuangkan kembali pada Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBN)
“ Kita berharap, program prioritas dan program pembangunan yang disepakati mendapat dukungan dari masyarakat. Tanpa dukungan penuh, tentunya apa yang menjadi kesepakatan kita tidak akan terlaksana,” ujar Edi.
Salah seorang tokoh rantau Dt Muncak mengapresiasi terlaksananya musyawarah pembangunan Nagari Jaho. Tanpa musyawarah, program tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.
Terkait program pembangunan di nagari, ujar Dt Muncak, alangkah baiknya pemerintah nagari harus memakai tenaga ahli yang profesional. Hal itu berguna untuk memastikan mutu dan kualitas bangunan, sekaligus mengantisipasi adanya pengerjaan yang asal jadi. “ Saya inginkan, pemerintah nagari memakai tenaga ahli yang profesional untuk kegiatan pembangunan infrastruktur di nagari, “ sebut Dt, Maninjun, seraya mengatakan dirinya mampu mentangkan tenaga ahli profesional untuk membantu program pemerintahan. (rmd)
