JAKARTA, METRO–Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti mengutuk perbuatan rudapaksa yang dilakukan oleh oknum guru agama di salah satu pondok pesantren di Bandung, Jawa Barat, berinisial HW terhadap 12 santriwati. KPAI mendorong supaya majelis hakim memberikan hukuman yang berat terhadap pelaku tersebut. “KPAI mendorong pelaku dihukum maksimal 20 tahun sebagaiman tuntutan jaksa dan juga hukum tambahan kebiri karena korban banyak dan perbuatan bejat pelaku dilakukan berkali-kali,” kata Retno, Jumat (10/12).
KPAI juga mendorong adanya upaya pemulihan psikologi korban. Sebab, sejumlah remaja yang menjadi korban telah menjadi ibu. Menurut Retno, dengan ada pemulihan maka korban yang mengalami trauma akibat kekerasan seksual bisa melanjutkan hidupnya dengan baik.
“Selain pemenuhan hak psikologi, maka hak atas pendidikan anak-anak tersebut juga wajib dijamin negara,” lanjut Retno.
Dia meminta pemerintah mencarikan satuan pendidikan lainnya agar para korban bisa melanjutkan pendidikan.
Menurut Retno, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan hak-hak korban kekerasan seksual ini, termasuk pengasuhan bayi-bayi yang dilahirkan.
“Begitu pun perawatan bagi anak-anak yang saat ini masih mengandung. Ini harus jadi perhatian pihak terkait di daerah,” tambah Retno.
Dia menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemenuhan hak-hak korban karena proses hukum sudah dilaksanakan oleh pihak terkait. Retno juga mengatakan pihaknya mengapresiasi kepolisian dan kejaksaan yang menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menuntut HW.
“Semoga putusan pengadilan nanti, hukuman bagi terdakwa juga dapat maksimal, seberat-beratnya,” harap Retno Listyarti.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Meradang
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meradang atas ulah guru pesantren bernama Herry Wirawan yang mencabuli 12 santriwati di Bandung, Jawa Barat. Dalam kasus ini, delapan dari 12 santriwati yang dicabuli Herry Wirawan telah melahirkan anak, sedangkan dua lainnya tengah mengandung.
“Ini kejahatan luar biasa yang tidak masuk di akal sehat. Pelaku biadab ini harus dihukum seberat-beratnya atas apa yang dia lakukan,” kata Sahroni dalam keterangan di Jakarta, Jumat (10/12).
Politikus Nasdem itu mengatakan para korban pencabulan harus dipastikan mendapatkan konseling atas trauma yang mereka alami. “Saya ingin menyoroti tentang pentingnya layanan konseling bagi para korban, mengingat para korban masih di bawah umur. Mereka pasti mengalami trauma yang luar biasa,” ucapnya.
Hal itu ditekankan Sahroni lantaran dia mendapat informasi dari polisi mengenai kondisi mental para korban. “Kemarin juga polisi sudah bilang bahwa para korban trauma berat. Ya jelas saja, wong diperkosa sampai hamil,” kata pria asal Tanjung Priok itu.
Untuk itu, dia juga meminta polisi jangan hanya melindungi para korban, tetapi juga harus memberikan layanan konseling yang mereka butuhkan. “Supaya traumanya pulih. Ini juga sangat penting,” ucapnya.
Sahroni juga menyinggung tentang RUU TPKS yang akan dibawa ke paripurna sehingga bisa segera disahkan menjadi UU. Dia mengatakan ketika RUU tersebut disahkan nanti, institusi penegak hukum harus segera menyosialisasikan dan menyiapkan atutan turunan sesuai institusi masing-masing. “Agar praktiknya di lapangan betul-betul mampu memberantas kekerasan seksual di masyarakat,” ujar Ahmad Sahroni. (mcr9/fat/jpnn)
