JAKARTA, METRO–Pengurus Syuriah dan Tanfidziyah PBNU akhirnya sepakat menyelenggarakan muktamar sesuai dengan rencana awal. Yakni, pada 2325 Desember. Keputusan tersebut diambil dalam pertemuan yang berjalan alot.
Sejak kemarin (7/12) sore, para petinggi NU terpecah menjadi dua kubu. Kubu pertama terdiri atas Pj Rais Am KH Miftachul Akhyar, beberapa tokoh seperti Katib Am Yahya Cholil Staquf, dan sejumlah tokoh PWNU Jatim.
Mereka mengadakan musyawarah yang disebut konferensi besar (konbes) NU di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan.
Sementara itu, kubu kedua berkumpul di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Mereka adalah para tokoh tanfidziyah yang dipimpin Ketua Tanfidziyah KH Said Aqil Siroj dan Sekjen Helmy Faishal Zaini. Mereka juga berembuk sepanjang hari. Kedua forum sama-sama dinyatakan tertutup bagi wartawan.
Tanggal pelaksanaan muktamar diumumkan KH Said Aqil Siroj. Dia menjelaskan, sehubungan dengan pembatalan PPKM level 3 oleh pemerintah, penyelenggaraan muktamar ke-34 kembali mengacu pada munas dan konbes NU. “Waktu pelaksanaannya adalah 1820 Jumadil Ula atau 2325 Desember 2021,” jelas Said.
Ketua SC Muktamar Mohammad Nuh mengakui adanya dinamika seputar penentuan tanggal. “Yang penting, empat orang itu, rais am, ketua umum, katib am, dan Sekjen, sudah rangkul-rangkulan. Ya, mesti ada diskusi, tapi kan yang penting ending-nya,” jelasnya.
Mantan rektor ITS itu mengungkapkan, muktamar NU tetap berlangsung di PP Darussaadah, Lampung, dengan penambahan venue di UIN Raden Intan, Lampung.
Pejabat Rais Am PBNU KH Miftachul Akhyar mengungkapkan, sejarah kembali terulang. Apa pun perbedaan di NU pada akhirnya bisa diselesaikan dengan musyawarah. “Ijtihad masing-masing. Namun, akhirnya kami bertemu juga. Demi maslahat, demi Nahdlatul Ulama, demi agar para muassis gembira melihat kami saat amanat ini berada di tangan kita,” tutur Kiai Miftah.
Meski begitu, Kiai Miftah menyatakan tetap bakal melanjutkan konbes yang kadung diselenggarakan di Hotel Bidakara. “Monggo nanti dipimpin Ketum. Malam ini juga. Normal layaknya konbes-konbes lainnya. Tidak akan mengubah apa pun, hanya menguatkan yang ada,” jelasnya.
Miftah menyebutkan, 23 PWNU sudah datang ke Jakarta dari tempat jauh dan wajib dihormati serta haknya dipenuhi.
Surat Rais Am Digugat
Surat yang dikeluarkan Pj Rais Am PBNU KH Miftachul Akhyar agar Muktamar Ke-34 NU dimajukan menjadi 17 Desember 2021 ternyata berbuah sengketa hukum. Surat tersebut digugat di Pengadilan Negeri (PN) Kelas I-A Tanjungkarang, Lampung. Gugatan itu masuk dan diterima pada 6 Desember lalu.
Berdasar informasi yang dihimpun, ada beberapa permohonan yang diajukan penggugat. Salah satunya, memohon majelis hakim menerima dan mengabulkan gugatan penggugat I (KH Muhsin Abdillah) dan penggugat II (H Basyaruddin Maisir AM).
Hakim juga diminta menyatakan surat tertanggal 25 November 2021 yang dikeluarkan tergugat selaku pejabat rais am PBNU tidak sah dan batal demi hukum. Lalu, diminta menyatakan bahwa muktamar yang akan berlangsung pada 17 Desember 2021 tidak sah dan ilegal. Juga menyatakan bahwa pelaksanaan muktamar NU menunggu keputusan PBNU.
Yudi Kusnadi, kuasa hukum penggugat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) NU Lampung, membenarkan gugatan tersebut. “Kami sudah mendaftarkan gugatan serta telah masuk dan diterima dengan nomor perkara 211/Pdt.G/2021/PN Tjk dalam klasifikasi perbuatan melawan hukum,” katanya kemarin (7/12).
Menurut dia, inti gugatan tersebut adalah surat yang dibuat Pj rais am menyalahi AD/ART NU. “Jadi, tidak bisa dijadikan dasar perubahan pelaksanaan muktamar,” ujar dia. (jpg)
