Gelar Bimtek DPRD Gandeng Universitas Lancang Kuning, Tingkatkan Kompetensi Admistrasi Penyusunan RAPBD

UNTUK meningkatkan kompetensi, pada Bidang Admistrasi dalam Penyusunan RAPBD berdasarkan Permendagri No 27/2021 dan Sosialisasi Peraturan KPKRI No 2/2020. Maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupa­ten Pasaman Barat (Pasbar) melaksanakan Bimbi­ngan Teknis (Bimtek), bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)  Universitas Lancang Ku­ning Riau.

Kegiatan Bintek itu dilaksanakan di Hotel Grand Zuri Pekanbaru, 26 -30 November 2021. “Pada kegiatan Bimtek itu kita berang­kat sebanyak 38 orang, sudah termasuk para pendamping yakni Sekwan DPRD Pasbar,” kata Ketua DPRD Pasbar Parizal Hafni didampinggi Wakil Ketua, Endra Yama Putra dan Daliyus, kemarin.

Dikatakan Parizal, da­lam Bimtek ini, peserta memang betul-betul belajar tentang pedoman pe­nyusunan RAPBD berda­sarkan Permendagri No 27/2021 dan tata cara, pelaporan LHKPN sesuai peraturan KPKRI No 2/2020.

”Acara ini, dibuka lang­sung Dr Junaidi MHum selaku Rektor Universitas Lancang Kuniang dengan materi pedoman pe­nyu­sunan RAPBD berdasarkan Permendagri No 27/2021 yang dibuka,  Sabtu 27 November,” ujar Pa­rizal.

Selanjutanya, pada hari besoknya, juga dibekali tentang materi Pemba­hasan Permendagri, No 62/2017, tentang pengelompokan kemampuan keua­ng­an daerah serta pelaksanaan dan pertangung jawaban dana Operasional. “Da­lam Bintek ini, kita di beri penjelasan dan arahan menyangkut keuangan daerah berdasarkan Permendagri itu, ” ucap Pa­rizal.

Sementara itu, Endra Yama Putra menambahkan, tidak hanya itu, juga dibekali tentang sosialisasi peraturan KPKRI No 2/2020 tentang Perubahan Peraturan KPKRI No 07/2016. Pada peraturan ini, dikupas habis, terkait ke­terlibatan DPRD, tentang tata cara pendaftaran pe­ngu­muman dan pemeriksaan harta kekayaan pe­nyelengara negara.

“Pada Peraturan KPKRI No 7/2020 ini, kita dibekali tentang bagaimana cara mengumumkan dan men­daftarkan harta kekayaan kita dan juga kita diberi pe­lajaran tentang fungsi lembaga KPKRI,” kata Endra.

Memang Bimtek yang seperti inilah, yang dibutuhkan, sebab ini menyang­kut tugas fungsi dan pokok masing-masing anggota DPRD Pasbar, terkait pe­laporan Harta Kekayaan. “Kita tidak ingin terjebak dalam persoalan tersebut, sebab kita selaku anggota DPRD Pasbar dan juga pe­nyelengaran negara, disorot habis-habisan , baik itu kinerja kita dan juga sampai kepada harta kekayaan kita,” kata Endra..

Dengan adanya, Bim­tek ini, diharapkan tidak ada terjadi penyelewengan yang dilakukan setiap anggota DPRD Pasbar yang berjumlah sebanyak 40 orang. Sehingga tidak ada yang salah jalan dalam melaksanakan tugasnya selaku penyambung lidah dari masyarakat Kabupa­ten Pasbar. (end)