JAKARTA, METRO–Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mendesak Menteri Keuangan (Menku) Sri Mulyani dicopot lantaran dianggap tidak memerhatikan anggaran MPR RI. Wakil Ketua MPR RI dari perwakilan DPD RI, Fadel Muhammad mengatakan, anggaran untuk MPR RI terus turun. Padahal, pimpinannya bertambah menjadi 10 orang.
Stafsus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menanggapi, alokasi anggaran selama pandemi masih berfokus dalam melakukan penanganan Covid-19. Seperti diketahui tahun 2021 Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta.
“Seluruh anggaran Kementerian/Lembaga harus dilakukan refocusing 4 kali, tujuannya adalah untuk membantu penanganan Covid-19 dikarenakan biaya rawat pasien yang melonjak sangat tinggi dari Rp63,51 triliun menjadi Rp96,86 triliun, akselerasi vaksinasi Rp47,6 triliun, dan pelaksanaan PPKM di berbagai daerah,” kata Yustinus kepada JawaPos.com, Rabu (1/12).
Yustinus melanjutkan, anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4.
“Anggaran untuk pimpinan dan kegiatan MPR tetap didukung sesuai mekanisme APBN,” sebutnya.
Selain itu, kata Yustinus, terkait dengan pernyataan pimpinan MPR mengenai ketidakhadiran Menteri Keuangan dalam undangan rapat dengan pimpinan MPR dalam membahas anggaran MPR karena ada agenda yang harus dihadiri.
“Undangan rapat dua kali yaitu tanggal 27 Juli 2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri sehingga diwakili Wakil Menteri Keuangan. Tanggal 28 September 2021, bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN dan Menkeu harus hadir, dengan demikian diputuskan rapat dengan MPR ditunda,” pungkasnya.(jpc)
