BUKITTINGGI, METRO–Masifnya penyebaran virus HIV AIDS di Sumbar, khususnya di Bukittinggi, menjadi catatan penting bagi Pemko Bukittinggi. Beberapa program telah disusun untuk antisipasi menambahnya kasus HIV, salah satunya dengan mengaktifkan kembali Komisi Penanggulangan AIDS (KPA). Wali Kota Bukittinggi Erman Safar menyebutkan, dalam dua tahun terakhir, Komisi perlindungan AIDS (KPA) tidak berkegiatan karena tidak dianggarkan. Sementara, salah satu faskes di Kota Bukittinggi, merupakan rumah sakit rujukan untuk penanganan HIV AIDS.
“Sehingga bagi mereka yang ditangani di Faskes di Bukittinggi, masuk data Bukittinggi. Dari Januari hingga Oktober 2021 tercatat ada 18 kasus positif HIV. Dimana dari jumlah itu hanya ada satu warga Bukittinggi. Ini yang perlu diupayakan bagaimana mengatasi penyebarannya,” ujar Erman.
Untuk mengatasi penyebaran itu, lanjut Wako, butuh peran aktif semua pihak, terutama bagaimana mengaktifkan kembali KPA di Bukittinggi. Untuk tahun 2022, pemko telah menaganggarkan dana sebesar Rp 300 juta untuk kegiatan KPA.
“Sudah kita anggarkan Rp 300 juta di tahun depan untuk kegiatan KPA melalui Dinas Kesehatan. Kita berharap kegiatannya nanti dapat menekan angka pertumbuhan virus HIV di Bukittinggi. Target kita tidak ada penambahan kasus lagi tahun depan,” ungkap Erman.
Penyebaran HIV AIDS, rata rata disebabkan karena adanya penyimpangan hubungan seksual. Permasalahan ini jadi tanggung jawab bersama dan harus dilakukan dengan pendekatan yang massif. “Komitmen dengan Komisi Penanggulangan AIDS, akan bersama mencarikan solusi dan berikan pembinaan. Dari komunikasi kami dengan KPA, terindikasi adanya 280 titik kumpul LGBT di Bukittinggi. Ini baru indikasi yang harus kita verifikasi kembali. Bagaimana menyusun program untuk upayakan pembinaan dan mengurangi angka LGBT itu,” tegas Wako. (pry)
