PADANG, METRO–Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menegaskan program pembangunan yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk kebaikan masyarakat karena itu harus menguntungkan semua pihak, termasuk pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru. “Jalan tol ini kita bangun, siapapun tidak boleh rugi. Semua harus mendapatkan manfaat. Kedatangan DPD RI memberikan penguatan bagi kita di Sumbar,” kata Mahyeldi saat menerima kunjungan Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti dan sejumlah anggota Komite DPD RI di Padang, Jumat (26/11).
Mahyeldi mengatakan dalam pembangunan jalan tol tersebut melibatkan banyak pihak dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Pemprov Sumbar bertugas untuk sosialisasi program kepada masyarakat. “Tugas ini sudah kita laksanakan bersama bupati dan wali kota sepanjang jalur yang akan dilewati oleh tol,” ujarnya.
Setelah sosialiasasi, kementerian PU PR menetapkan trasenya kemudian ditetapkan penlok. Setelah itu baru BPN melakukan pembebasan lahan. Mahyeldi menegaskan untuk pembangunan tol tersebut tidak ada masyarakat yang tidak setuju karena sudah ganti untung.
Sementara itu Ketua DPD AA La Nyalla Mahmud Mattalitti dan anggota komite yang datang menyorot tentang pembebasan lahan tol Padang-Pekanbaru yang masih terkendala. Persoalan tanah adalah persoalan vital dalam pembangunan karena itu harus segera diselesaikan.
Selain itu konstruksi tol juga harus diperhatikan agar tidak cepat rusak. Konstruksi benar-benar harus memperhatikan kondisi tanah terutama yang labil seperti rawa.
Manfaat jalan tol juga harus bisa dirasakan oleh masyarakat dan usaha yang sebelumnya sudah ada. Jangan sampai mematikan UMKM sepanjang ruas jalan.
Direktur Proyek Jalan Tol Padang Pekanbaru PT Hutama Karya, Marthen Robert Singal mengatakan pembebasan lahan merupakan domain dari BPN karena itu pihaknya tidak bisa mengelaborasi lebih jauh.
Namun terkait konstruksi, HK benar-benar memperhatikan kondisi tanah. Ia mengakui ada beberapa titik tanah yang merupakan rawa dengan kedalaman mencapai 20 meter. Pihaknya telah melakukan tindakan untuk penguatan sehingga konstruksi badan jalan tidak terganggu.
Sementara itu untuk usaha masyarakat, dalam setiap 50 kilometer tol akan dibuat satu rest area yang bisa dimanfaatkan pelaku usaha kecil dengan difasilitasi pemerintah daerah.
“Setiap rest area disediakan 150 kios untuk usaha kecil yang bisa dimanfaatkan. Jadi untuk 100 km akan ada 300 kios untuk usaha kecil ini,” katanya.
Hingga saat ini ia mengatakan lahan yang telah bebas pada seksi I Padang-Sicincin sebanyak 36 persen setara 13,18 kilometer dari 36,6 kilometer panjang ruas pada seksi I.
Namun dari 13,18 kilometer itu baru 5,5 kilometer yang baru bisa dibangun dengan rigid beton yang telah selesai baru 4,2 kilometer. Sementara sekitar 7,8 kilometer lagi belum bisa dibangun karena ada spot yg belum bebas sehingga tidak ada akses masuk.
Konstruksi total hingga saat ini telah mencapai 45,52 persen yang didukung pengadaan semua bahan yang dibutuhkan yang telah didatangkan 99 persen. Ia mengatakan pengerjaan tol tetap berlanjut di lahan yang telah berhasil dibebaskan. Ikut hadir dalam kegiatan itu anggota DPD RI asal Sumbar, Wabup Padang Pariaman, Kadis DPMP Sumbar, Kadis PUPR dan Adpim. (fan)
