SAWAHAN, METRO–Anggota DPRD Kota Padang, Budi Syahrial mempertanyakan data angka kemiskinan warga Kota Padang yang turun dan melampaui target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 disaat pandemi Covid-19 ini. Apalagi, pada saat ini begitu banyak warga yang kehilangan lapangan pekerjaan serta dirumahkan akibat pandemi Covid-19.
“Kita lihat sendiri, angka kemiskinan dikala pandemi ini seharusnya naik. Secara jelas, pada saat ini banyak yang berhenti bekerja dan dirumahkan. Data yang menyatakan angka kemiskinan di Kota Padang turun harus dipertanyakan,” tukas Budi, Rabu (17/11).
Ia menambahkan, berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjelaskan, sebanyak 383. 484 jiwa warga yang miskin di Kota Padang.
”Artinya, 38 persen warga di Kota Padang mengaku miskin. Datanya sangat kontras dengan BPS yang menjelaskan 4,40 persen kemiskinan turun di Kota Padang,” ungkap politisi Partai Gerindra ini.
Pengamat Sosial dari Universitas Negeri Padang, Erianjoni mempertanyakan apakah bantuan dan sumbangan sembako yang diterima warga Kota Padang dapat dipatok sebagai tolak ukur dalam menurunkan angka kemiskinan.
”Secara rasional dan empirik tentu tidak mungkin. Sebaliknya, sektor ekonomi masyarakat menengah kebawah terus terjadi selama pandemi,” ujarnya.
Ia menambahkan, angka kemiskinan yang diukur secara kuantitatif sering mengecoh para pengambil kebijakan. “Metodologi yang keliru dalam pengumpulan data, sampling dan uji validitasnya, akan mengakibatkan data yang tidak valid,” tambahnya.
Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Afriadi mengatakan bahwa angka kemiskinan di Kota Padang memang turun sebesar 4,40 persen. Data tersebut dikeluarkan oleh BPS dan Bappeda yang merekap data tersebut.
“Yang berhak menjawab tentang penurunan angka kemiskinan di Kota Padang adalah Bappeda,” paparnya.
Sebelumnya, Wali Kota Padang, Hendri Septa mengatakan di tahun 2020 angka kemiskinan di Kota Padang 4,40% turun dari angka sebelumnya 4,48% di tahun 2019. Ini sudah melebihi dari yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 yaitu 4,65%.
Hal ini diungkapkan Wali Kota Padang Hendri Septa saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Padang Tahun 2021, di Premier Hotel Santika Padang, Jl. Ahmad Yani No.20 Padang, Selasa (16/11).
“Meski di masa pandemi, ternyata kita dapat menurunkan angka kemiskinan, hal ini dikarenakan banyak bantuan langsung tunai dan bantuan sembako diberikan kepada masyarakat serta tingginya sikap kegotongroyongan warga Kota Padang,” ungkapnya. (ade)
