PADANG, METRO–Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar bakal segera memanggil dan memeriksa 13 orang yang telah ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi ganti rugi lahan tol di Taman Kehati, Kabupaten Padangpariaman yang menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp 27 miliar.
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumbar Suyanto mengatakan, untuk kepentingan pemberkasan penyidikan dugaan korupsi tersebut, pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil ke-13 tersangka.
“Ke-13 orang ini ditetapkan sebagai tersangka lantaran menurut penyidik, alat bukti telah terpenuhi sesuai aturan perundang-undangan. Setelah surat perintah penyidikan terbit, dilakukan penyidikan umum untuk membuat terang tindak pidana, guna menentukan tersangka,” kata Suyanto, Rabu (10/11).
“Nah, tersangka sudah kita tetapkan, Jumat (29/10) lalu. Sekarang penyidikan khusus. kita sedang proses pemberkasan. 13 tersangka diproses dengan 11 berkas terpisah,” tambahnya.
Suyanto menyebut, sebanyak 100 lebih saksi saat penyidikan umum kembali dipanggil pada penyidikan khusus ini untuk melengkapi alat bukti dan mendalami keterangan.
“Setelah itu baru dilakukan pemanggilan tersangka. Kita akan panggil secepat mungkin. Jumat (12/11) kita evaluasi apakah saksi yang kita panggil itu sudah datang untuk memberikan keterangan sebagai saksi masing-masing berkas tadi,” sebutnya.
“Setelah itu kita mengagendakan pemanggilan para tersangka yang sudah kita tetapkan. Namun belum tahu apakah mereka akan langsung ditahan. Tergantung penyidik,” sambung Suyanto.
Disisi lain, Eks Kejaksaan Negeri (Kejari) Musi Banyuasin Sumatera Selatan ini menyebut, proses penyidikan terus bergulir. “Tidak tertutup kemungkinan akan muncul tersangka baru. Tergantung alat bukti nanti,” tandasnya.
Sebelumnya, Kejati Sumbar mengumumkan tersangka pada kasus ganti rugi lahan pembangunan jalan tol yang berlokasi di Taman Kehati Padang Pariaman.Untuk sementara, nilai kerugian negara atas kejahatan ini mencapai Rp 27,859,178,142.
Sebanyak 13 tersangka yang terbagi dalam 11 perkara telah ditetapkan aparat penegak hukum. Mereka yang terlibat adalah berkas 1 inisial SS dari perangkat pemerintahan Nagari Parit Malintang. Berkas 2 berinisial YW Aparatur Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Berkas 3 inisial J, RN, US dari Anggota Pelaksanaan Pengadaan Tanah (P2T) BPN.
Kemudian berkas 4 inisial BK warga masyarakat penerima ganti rugi. Berkas 5 inisial NR masyarakat penerima ganti rugi. Berkas 6 inisial SP masyarakat penerima ganti rugi. Berkas inisial KD masyarakat penerima uang ganti rugi.
Lalu ada berkas 8 inisial AH masyarakat penerima ganti rugi. Berkas 9 Sy masyarakat penerima ganti rugi. Berkas 10 RF masyarakat penerima ganti rugi. Serta terakhir berkas 11 inisial SA penerima ganti rugi sekaligus perangkat nagari Parit Malintang.
Dijelaskan Asintel Kejati Sumbar Mustaqpirin yang didampingi Kasi Penkum Fifin Suhendra dalam press rilis kepada awak media, Jumat (29/10), proses pemeriksaan yang dilakukan sampai kepada penyelidikan dan penyidikan, hingga penetapan tersangka telah sesuai dengan Pasal 184, bahwa telah ditemukan lebih dari dua alat bukti yang meyakinkan.
“Setelah dilakukan gelar perkara yang dilakukan Jajaran Kejati Sumbar, telah ditetapkan proses penyidikan tanggal 21 Oktober. Kemudian pada 27 Oktober langsung penetapan subjek tersangkanya. Waktunya sangat cepat, karena didapati keyakinan dengan memadai lebih dari 2 alat bukti, meningkat menjadi penetapan tersangkanya,” kata Mustaqpirin.
Mantan Kejari Tebing Tinggi itu mengatakan, setelah subjek tersangkanya diumumkan, Kejati Sumbar langsung menyerahkan surat sprint kepada subjek hukumnya, sehingga harus diterima langsung surat tersebut pada yang bersangkutan.
“Meskipun penetapan tersangkanya sudah ada, namun belum kita lakukan penahanan. Domisili tersangka ini ada yang di Kota Padang, ada yang di Kabupaten Padang Pariaman,” terangnya. (hen)
