SAWAHAN, METRO – Ratusan pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mendatangi kantor DPRD Padang, Senin (29/10). Kedatangan tersebut untuk mengadukan nasib mereka karena tidak dinyatakan lulus secara administrasi oleh Pemko Padang.
Koordinator aksi demo, Toni Kusmiran mengatakan, mereka menyampaikan persoalan yang dialaminya setelah sebelumnya juga sudah mengadukankan nasibnya ke berbagai instansi. Seperti ombudsman, DPRD Sumbar dan kini ke DPRD Padang.
Toni menambahkan, dalam proses penerimaan CPNS di Pemko Padang, ia merasa ada kejanggalan. Yaitu, kebanyakan dari pelamar tersebut berkas mereka sudah dinyatakan lengkap saat mendaftar secara online melalui situs http:/sscn.bkn.go.id.
“Namun ketika berkas itu dikirimkan ke BKPSDM Padang, ternyata berkas kami dinyatakan tidak ada. Padahal kami mengirimkan melalui pos dan ada resi pengiriman dan tanda terima oleh BKPSDM. Ini kan luar biasa,” ujarnya
Selain itu terang Toni , ada beberapa persoalan lain diantaranya soal tidak adanya akreditasi perguruan tinggi saat pelamar lulus kuliah. Kasus ini banyak dijumpai pada pelamar lulusan Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra didampingi Ketua Komisi IV DPRD Padang, Maidestal Hari Mahesa mengajak perwakilan untuk berdialog di ruang sidang DPRD. Hadi dalam pertemuan tersebut yaitu Kepala BKPSDM Padang, Habibul Fuadi.
Kepala BKPSDM Padang, Habibul Fuadi menerangkan bahwa kriteria CPNS 2018 sesuai dengan peraturan Menteri PAN RB Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pelaksanaan Seleksi CPNS 2018. Dari 8.345 yang mendaftar, hanya 4.303 yang lulus verifikasi.
Ia menjelaskan, bahwa dari 40 jenis lowongan CPNS yang ada, BKPSDM Kota Padang hanya berfungsi untuk melakukan verifikasi sesuai dengan sistem aplikasi yang ada. “Kami tidak bisa berbuat banyak dan kami bekerja sesuai regulasi yang telah ditetapkan oleh Kemenpan-RB,” ucapnya.
Wakil Ketua DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra sangat terkejut bahwa 45 persen CPNS tidak dapat lulus administrasi yang telah ditetapkan. “Tidak mungkin, sebagian peserta ini tidak mempunyai kompetensi dalam mengikuti CPNS. Memangnya kualitas kita di Padang ini rendah,” ujar kader Golkar ini.
Untuk memberikan solusi, ia akan membuat surat dan berkonsultasi dengan BKN pusat tentang keluhan dan usulan dari para pendemo. “Saya mengusulkan, agar berkoordinasi kembali dengan BKN pusat tentang keluhan dari CPNS yang tidak lulus seleksi verifikasi ini. Dan saya harap para CPNS sabar dan berdoa semoga ada jalan keluarnya,” ucapnya.
Sekedar diketahui, Pemko Padang menyediakan 558 formasi pada penerimaan CPNS 2018. Dimana, formasi itu didominasi oleh guru dan tenaga kesehatan. (d)
