BUNIAN, METRO–Kepala Cabang BPJS Kesehatan Payakumbuh, Febri Yanti, optimis dapat mewujudkan capaian kepesertaan JKN-KIS sebesar 98 persen dari jumlan penduduk diwilayah kerjanya masing-masing Kabupaten Tanah Datar, Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh, pada tahun 2024 mendatang.
“Kita yakin bisa mewujudkan capaian kepesertaan 98 persen pada tahun 2024 mendatang. Dan memang untuk menuju UHC minimal dimasing-masing daerah sudah terkaper 95 persen dari jumlah penduduk,” sebut Febri Yanti dengan ramah kepada awak media usai kegiatan Workshop dan anugerah lomba karya jurnalistik BPJS Kesehatan tahun 2021, Jumat (29/10) di Kota Payakumbuh.
Disampaikan Febri Yanti, meski di tengah pendemi covid-19 yang masih melanda Indonesia, BPJS Kesehatan tidak berhenti melahirkan inovasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat peserta JKN-KIS. “Kita sudah menggalakan sistim digitalisasi untuk meningkatkan mutu pelayanan. Kita punya Mobiel JKN, kemudian ada Pandawa dan ada cika dan pika. Kemudian call center kita 165 bisa ditelpon. Dengan telah turunnya kasus, kita akan turun lagi ke nagari-nagari untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti sebelum pendemi,” ucap Febri Yanti.
Disampaikannya, sekmen PBI JK, tahun 2019-2020 dan 2021, ada pengurangan jumlah peserta. Seperti disebutkannya, Payakumbuh sebelumnya cakupan kepesertaanya sudah 90 persen, kini turun jadi 88, 37 persen. Kondisi ini karena adanya pengurangan dari sekmen bantuan Pemerintah. Sedangkan untuk wilayah Lima Puluh Kota, sudah sebanyak 288.849 penduduk yang terkaper BPJS Kesehatan atau sekitar 74,33 persen dari jumlah penduduk 388.585 jiwa. Sedangkan untuk Tanah Datar sudah 295.105 warga yang tercaver program JKN-KIS atau 78,03 persen dari jumlah penduduk.
“Kita berharap semoga tidak ada pengurangan jumlah peserta dari PBI JK. Minimal tetap, tidak menambah penonaktifan peserta PBI JK. Dan kita terus dorong sekmen penerima upah, ini yang kita koordinasikan dengan OPD untuk masuk BPJS Kesehatan,” sebutnya.
BPJS Kesehatan terus berupaya melakukan edukasi terutama Sekmen penerima upah sektor swasta, terus dikembangkan seperti di UMKM, dan dimasa pendemi dilakukan telemarketing. “Kita dorong untuk mendaftarkan seluruh karyawan badan usaha sampai ketingkat kepatuhan. Dan kita juga melakukan kerjasama dengan penagak hukum terkait badan usaha yang tidak patuh,” ucapnya. (uus)
