PADANG, METRO–Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) kembali menerima plakat dan piagam Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2020, atas capaian standar tertinggi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Plakat dan piagam penghargaan Opini WTP diterima langsung oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah dari Kepala Kantor Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Wilayah Sumbar, Heru Pudyo Nugroho, di Auditorium Gubernuran, Senin (25/10).
Dengan meraih Opini WTP tahun 2020, maka Pemprov Sumbar sudah lima kali berturut-turut meraih opini tersebut sejak 2016. Selain Pemprov Sumbar, apresiasi juga diberikan kepada 19 pemerintah kabupaten/kota di Sumbar.
Di mana, sebanyak 17 pemerintah kabupaten kota di antaranya menerima plakat dan piagam atas pencapaian WTP selama lima kali berturut-turut sejak 2016 hingga 2020. Juga terdapat dua kabupaten lainnya, yakni Kabupaten Solok dan Pasaman menerima piagam.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi kepada BPK yang telah menyelesaikan tugasnya, atas laporan pelaksanaan kegiatan Pemprov Sumbar dan pemerintah kabupaten kota, sejak tahun 2016 hingga 2020 ini.
“Alhamdulilah, terima kasih kepada BPK dan juga kepada bupati dan wali kota di Sumbar. Selain Pemprov Sumbar, rata-rata opini yang didapatkan pemerintah kabupaten kota juga WTP, dan bahkan ada yang mempertahankan. Upaya yang kita lakukan ke depan, mudah-mudahan Opini WTP ini akan didapatkan oleh seluruh pemerintah kabupaten kota di Sumbar pada tahun 2021 ini,” harapnya.
Opini WTP, yakni wajar tanpa pengecualian, menurut Mahyeldi, adalah opini akibat dari kepatuhan terhadap peraturan perundang-perundangan terkait pengelolaan anggaran yang sudah dilaksanakan.
“Seharusnya kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan ini memang sudah kita laksanakan. Ketika ada pemerintah kabupaten kota yang belum bisa menghadirkan kepatuhan demikian, perlu dilakukan evaluasi,” tegasnya.
Mahyeldi menegaskan, seluruh OPD dalam melaksanakan tugasnya harusnya sudah terbiasa mengikuti pedoman dan aturan. Tugas OPD menurutnya, adalah memedomani peraturan perundang-undangan dengan cermat dan sungguh-sungguh.
Karena ada janji dan ikrar yang diucapkan OPD ketika di awal memangku jabatan, yakni, akan melaksanakan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan sungguh-sungguh dan semaksimal mungkin.
“Seharusnya WTP harus didapatkan, karena bentuk kepatuhan dan keseriusan mengikuti aturan perundang-undangan,” tegasnya.
Mahyeldi juga menegaskan, komitmen bersama antara kepala daerah dan seluruh perangkatnya, untuk serius mengikuti dan mempedomani aturan yang ada. “Kemudian, diiringi dengan peningkatan SDM, optimalisasi peran pemeriksa internal dan jangan lupa menjalin komunikasi intensif dengan BPK dan pihak terkait,” katanya.
Mahyeldi juga meminta, pasangan kepala daerah, baik gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, agar selalu menjaga kekompakan, demi terwujudnya kenyamanan bagi OPD dalam bekerja.
Mahyeldi juga meminta kepada Sekda dan OPD, agar menciptakan budaya kondusif dalam bekerja. Sehingga kepala daerah tetap selalu kompak.
Kepala Kantor DJPb Wilayah Sumbar, Heru Pudyo Nugroho mengatakan, dengan adanya penghargaan ini, bisa memberi motivasi sekaligus mendorong Pemprov Sumbar serta pemerintah kabupaten dan kota di Sumbar agar bisa lebih meningkatkan laporan keuangan daerah di masa mendatang.
Pada kesempatan itu juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepakatan sinergi antara Kanwil DJPb Provinsi Sumbar dengan Pemprov Sumbar.
Kesepakatan ini menurut Heru, untuk mewujudkan pengelolaan APBN dan APBD yang berkualitas, transparan dan akuntabel di Wilayah Provinsi Sumbar. Selain itu juga dalam rangka penguatan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik.
Tampak hadir dalam acara pemberian penghargaan ini sejumlah kepala daerah di Sumbar, di antaranya, Bupati Agam Andri Warman, Wali Kota Sawahlunto Deri Asta, Bupati Lima Puluh Kota, Safaruddin, Bupati Pasaman Barat, Hamsuardi dan Wali Kota Bukittinggi Erman Safar. (ADP)
