PADANG, METRO–Sejumlah siswa SMK dari jurusan yang berkaitan dengan Jasa Konstruksi di Sumatera Barat mengikuti Program Kelas Industri PUPR yang diselenggarakan Balai Jasa Konstruksi Wilayah I dan Dinas Pendidikan setempat untuk meningkatkan kapasitas calon lulusan agar saat lulus bisa langsung di terima dunia kerja. “Upaya untuk membangun sumber daya manusia (SDM) calon pekerja sertor konstruksi haÂrus dilakukan sejak dini di tingkat SMK agar memiliki kompetensi dan lulus sertifikasi sehingga nantinya bisa langsung di serap dunia kerja,” kata Wakil Gubernur Sumbar, Audy JoiÂnaldy di Padang, Senin (18/10).
Ia mengatakan itu saat membuka Sosialisasi dan Peluncuran Program Kelas Industri PUPR Kerjasama Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dengan Balai Jasa Konstruksi WiÂlayah 1 Kementerian PUPR dengan tema “Transformasi Pendidikan Vokasi Mewujudkan SMK Bisa, SMK Hebat” di Padang (18/10). Wagub mengatakan, sektor jasa konstruksi aÂdalah hal dinamis yang selalu berkembang, terlihat dari berbagai inovasi yang hadir. Karena itu dunia akademik terutama SMK haÂrus bisa menyesuaikan kuÂrikulum dengan perkemÂbangan tersebut.
Menurutnya faktor kesuksesan orang 85 persen adalah dari soft skill sehingga anak-anak SMK tidak hanya harus mampu secara hard skill tapi juga memiliki keahlian soft skill. Hal itu sejalan pula dengan upaya untuk memperkecil angka pengangguran terutama di Sumbar yang mencapai 6,67 persen. Wagub Audy yakin peningkatan mutu pendidikan vokasi adalah salah satu kunci menurunkan angka penganggur itu. “Perlu usaha bersama untuk meningkatkan kompetensi calon lulusan pekerja jasa konstruksi kaÂrena itu sektor industri harus aktif datang ke seÂkolah dalam rangka peÂngembangan mutu pendidikan vokasi,” ujarnya.
Sementara itu Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Kementerian PUPR Indra Suhada mengatakan keÂgiatan tersebut adalah uÂpaya meningkatkan kompetensi calon lulusan pekerja jasa konstruksi. Ia menilai peningkatan kompetensi itu harus dilakukan di dunia pendidikan karena disinilah cikal bakal tenaga konstruksi yang akan digemleng oleh guru maupun dosen sehingga tercipta tamatan yang kompeten dan bisa langsung beradabtasi di dunia kerja. Berdasarkan data statistik tahun 2020, jumlah tenaga kerja jasa konstruksi di Indonesia mencapai 8 juta orang namun belum sampai 10 persen yang sudah bersertifikat dan dinyatakan berkompeten. “Bukan berarti mereka yang belum memiliki sertifikat tidak memiliki skill. Namun, skill itu masih belum diakui secara legal. Padahal seiring persaingan global, sertifikat menjadi syaÂrat wajib bagi tenaga kerja jasa konstruksi.
Saat ini, Kementerian PUPR telah menerapkan kebijakan sesuai UU Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konsruksi bahwa teÂnaga kerja konstruksi diÂlingkup kerjanya harus sudah bersertifikat. Karena itu adalah tugas bersama pemerintah, badan usaha, asosiasi, lembaga, lembaga pendidikan dan pelatihan, sekolah vokasi dan perguruan tinggi serta maÂsyarakat jasa konstruksi lainnya untuk membimbing calon lulusan di SMK.
Guna mendukung terciptanya tenaga kerja jasa konstruksi yang berkompeten itu Kementerian PUPR juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 23 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemagangan dan sesuai PP 14 tahun 2020 tentang pedoman jasa konstruksi bahwa setiap kegiatan di lingÂkungan PUPR di atas Rp50 miliar wajib menyediakan slot pemagangan bagi voÂkasional.
Sementara itu Kadis Pendidikan Sumbar Adib Alfikri mengatakan kegiatan tersebut dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing. Kegiatan dibagi dua yaitu FGD dan Peluncuran Kelas PUPR diikuti 60 peserta dari stake holder jasa konstruksi termasuk siswa SMK dan Perguruan Tinggi. Kemudian BimÂbingan Teknis Building Information Modeling (BÂIM) yang berasal dari maÂsyarakat jasa konstruksi dan guru SMK se-Sumbar. Ikut hadir dalam acara itu Kepala Dinas PUPR Prov. Sumbar, Kepala PSDABK Rifda Suriani, ST , guru-guru SMK se-Sumatera Barat, Kepala Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Prov. Sumatera Barat.(fan)
