Kabut asap melanda Bukittinggi.
PADANG, METRO–Meski asap yang menyelimuti Sumbar mulai memberi keresahan kepada masyarakat, namun Pemprov Sumbar tidak akan mengirimkan respon keras, atau mengirimkan surat somasi kepada Provinsi asal kabut asap. Hanya saja, jika Provinsi penghasil asap tersebut tak mampu untuk menanggulanginya, Pemprov Sumbar siap untuk membantu.
Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, Zulfiatno mengatakan, saat ini kualitas udara di Sumbar akibat asap kiriman dari Provinsi Riau, Jambi dan Sumsel sudah berada dalam kategori tidak sehat. Meski belum mengganggu aktivitas, namun ini sudah memberikan keresahan kepada masyarakat.
Meski demikian, dirinya mengaku tidak akan memberikan surat peringatan atau somasi kepada Provinsi yang memproduksi asap, karena itu bukanlah solusi terbaik. Karena, pada prinsipnya ini adalah bencana alam yang sudah menjadi kehendak tuhan. Akan tetapi, untuk penganggulangannya Pemprov Sumbar siap membantu.
“Sesuai dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemprov tetangga bisa saja meminta bantuan kepada Provinsi lainnya. Atas dasar itu, kami siap untuk membantu mereka,” jelasnya saat dihubungi, Jumat (4/9).
Diakuinya, saat ini pihaknya belum ada melakukan komunikasi tentang bantuan tersebut kepada Provinsi penghasil asap. Sedangkan bantuan yang mungkin dikerahkan untuk penanggulangan bencana ini bisa saja berupa alat dan peralatan penanggulangan bencana.
”Kalau mereka membutuhkan pemadam kebakaran, atau personil untuk memadamkan api di hutan, kita siap untuk mengirimnya. Tapi sampai saat ini mereka belum membutuhkan bantuan tersebut,” tutur Zulfiatno.
Menurutnya, pihak Provinsi penghasil asap tersebut sudah setengah mati untuk pemadaman ini. “Kita kan sama-sama Indonesia juga. Jadi kita kerjasama lah dalam penangulangan bencana ini. Bukannya somasi atau sejenisnya yang kita kirim. Itu bukan solusi,” tegasnya.
Sementara, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Sumbar terus melakukan pengujian kualitas udara di beberapa kabupaten yang terkena efek kabut asap paling parah. Hasil pengujian ini nanti akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan menindaklanjuti kabut asap ini.
Kepala Bapedalda Sumbar, Asrizal Asnan mengatakan, permintaan datang hampir dari semua daerah, terutama yang berbatasan langsung dengan provinsi tetangga yang menjadi sumber asap seperti Kabupaten Dhamasraya dan Limapuluh Kota.
“Sayangnya, karena alat kita terbatas, kita tidak bisa langsung menanggapi semua permintaan, terpaksa dilakukan bergantian,” katanya.
Dia mengatakan, alat pengukur kualitas udara milik Pemprov Sumbar itu hanya satu unit. Hasil pengukuran menggunakan alat ini juga tidak bisa langsung keluar, harus melewati proses uji labor sehingga dari segi waktu kurang efektif. Meski demikian, Bapedalda Sumbar menurut dia akan melayani semua permintaan yang masuk.
“Besok, kita akan lakukan pengujian di Kabupaten Limapuluh Kota yang berbatasan langsung dengan Provinsi Riau,” ujarnya.
Asrizal Asnan menyebutkan, asal kabut asap di Sumbar dari provinsi tetangga seperti Riau dan Jambi memang cukup banyak,” jelasnya.
Secara umum, untuk Sumbar indeks partikel dalam udara (PM10) tanggal 4 September 2015 menurutnya sekitar 145 mg/m3 atau Indeks Standar Pencemar Udara(ISPU) kategori sedang. (d)
