RAPBD Perubahan 2021 Dihantarkan di Kota Bukittinggi

Wali Kota Bukittinggi meng­hantarkan secara resmi nota keuangan dan rancangan pera­turan daerah (ranperda) peru­bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021. Ranperda itu dihantarkan dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD Bukittinggi, Selasa (14/9).

Ketua DPRD Bukittinggi, Her­man Sofyan, menjelaskan, pe­rubahan APBD Tahun 2021 ini, telah dimulai dari tahapan pe­nyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang pada akhirnya dituangkan dalam Ranperda tentang perubahan APBD. “KU­PA PPAS APBD tahun anggaran 2021 telah disepakati antara Pemko dan DPRD beberpa wak­tu lalu. Selanjutnya, Wali Kota Bukittinggi, menyampaikan nota keuangan R-APBD Perubahan, yang disampaikan pada Ang­gota DPRD. Nota keuangan ini akan dibahas oleh masing ma­sing fraksi, untuk disampaikan pemandangan umumnya, pada paripurna selanjutnya,” ujar Herman Sofyan.

Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, dalam hantarannya, me­ma­parkan, pendapatan daerah pada APBD Perubahan Kota Bukittinggi Tahun 2021, dies­timasikan sebesar Rp. 677.235.­358.764,-. Terjadi penurunan sebesar Rp 54.897.482.003,- atau 8,11% dari rencana pendapatan pada APBD 2021.

Pendapatan daerah itu, ber­sumber dari PAD yang ditarget sebesar Rp 87.345.528.556,- atau 12,89%, Pendapatan Transfer sebesar Rp 575.087.330.208,- atau 84,92% dan lain lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 14.802.500.000,- atau 2,18%.

Untuk PAD pada APBD peru­bahan ini, memang diproyek­sikan menurun 53,54% dari APBD awal. Target PAD itu dipro­yeksikan berasal dari, pajak daerah Rp 37.070.692.210,- atau 5,47%, Retribusi Daerah Rp 25.609.269.920,- atau 3,78%, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 5.482.­031.­608,- atau 0,81% dan Lain lain pendapatan asli daerah sebesar Rp 19.183.534.818,- atau 2,83%,” ujar Erman Safar.

Dalam rancangan per­u­ba­han APBD 2021 ini, alokasi ang­garan belanja berjumlah Rp 776.050.278.810,-. Jumlah itu terdiri dari, belanja operasi pasar Rl 642.841.259.695,- atau 82,84% dan belanja modal se­besar Rp 23.209.0919.115,- atau 2,99%, serta belanja tak ter­duga Rp 10.000.000.000 ,- atau 1,28% dari total belanja dae­rah. (pry)