Pemko dan DPRD Bukittinggi Tandatangani Dua Nota Kesepakatan

Pemerintah Kota dan DPRD Kota Bukittinggi, tanda tangani dua nota kesepakatan. Keduanya ditandatangani dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD, Rabu (08/09). Ketua DPRD Bukittinggi, Herman Sofyan, menjelaskan, dua nota kesepakatan yang ditandatangani itu, nota kesepakatan bersama ran­cangan perubahan KUA PPAS APBD Tahun Ang­ga­ran 2021 dan nota per­se­tujuan bersama rancangan pe­raturan daerah tentang Pengelolaan Dana Bergu­lir. Ke­duanya disepakati se­te­lah dilakukan pemba­ha­san oleh eksekutif dan legislatif.

Perda tentang penge­lo­­laan dana bergulir merupakan inisiatif DPRD, telah dibahas oleh panitia khu­sus bersama pemerintah ko­ta Bukittinggi berdasarkan ketentuan peraturan per­un­dang-undangan yang berlaku, sebelumnya juga telah dilakukan fasilitasi terlebih dahulu oleh Gubernur pro­vinsi Sumatera Barat.

”Perihal hasil kajian tentang pengelolaan dana bergulir Pansus bersama dengan pemerintah kota Bukittinggi telah melakukan pembahasan dan telah juga disetujui dalam rapat komisi dan Paripurna internal pada tanggal 7 September 2021,” ungkapnya

Juru bicara Banggar DPRD Bukittinggi, Alizar­man, menjelaskan, setelah pem­bahasan, disepakati ha­sil untuk Pendapatan Da­erah pada KUPA PPAS Pe­rubahan Kota Bukittinggi Tahun 2021, sebesar Rp. 677.235.358.764,-. Terdiri da­ri PAD sebesar Rp 87.345.528.556,-. Pendapatan transfer pada perubahan anggaran diperhitungkan sebesar Rp 575.087.330.208,-. Lain lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 14.802.500.000,-.

Untuk belanja daerah Kota Bukittinggi dalam KUPA PPAS perubahan tahun 2021, disepakati sebesar Rp 776.954.119.052,-. Sedangkan pembiayaan daerah disepakati sebesar Rp 96.412.728.688,-.

Juru bicara DPRD terkait ran­cangan peraturan daerah tentang Pengelolaan Dana Bergulir, Edison Katok Basa, menjelaskan, upaya dalam me­­­wu­judkan prinsip good go­ver­nance dalam pengelolaan Dana Bergulir, dilakukan melalui kepastian perlindungan atas hak-hak pelaku Usaha Mikro dan Kecil serta kepastian diberlakukannya kontrak yang adil dengan penyedia sumberdaya atau bahan.

Kemudian juga dilakukan klarifikasi peran dan tanggung jawab pengelolaan, serta usaha-usaha yang dapat membantu memastikan kepentingan pe­nge­lolaan dan kepentingan Pemerintah Daerah dalam membangun pere­ko­no­mian melalui pem­ber­da­yaan dan pe­ngem­ba­ngan Koperasi dan Usaha Mikro

Serta kepastian bahwa Pengelola dana bergulir memenuhi kewajiban hukum dan peraturan lainnya yang menggambarkan penilaian masyarakat dalam bidang transparansi. ”Pada dasarnya program dana bergulir dilaksanakan dalam rangka, membantu perkuatan mo­dal usaha guna pem­ber­­da­yaan Ko­perasi dan UMKM, meningkatkan aktivitas eko­nomi perkotaan, me­ning­katkan vo­­lume usaha koperasi dan usa­ha mi­kro, me­ning­katkan pe­nye­ra­pan tenaga kerja, me­ning­kat­kan semangat koperasi, meningkatkan pendapatan anggota dan meningkatkan etos kerja,” jelasnya.

Pendapat akhir Fraksi PKS dibacakan oleh Ibra Yasser. Untuk fraksi Partai Demokrat dibacakan oleh Erdison Nimli. Pendapat akhir Fraksi Nasdem-PKB, dibacakan Zulhamdi Nova Candra, fraksi PAN dibacakan Rahmi Brisma Pendapat akhir fraksi Karya Pembangunan, dibacakan Syafril dan fraksi Gerindra dibacakan oleh Shabirin Rachmat

Secara garis besar, seluruh fraksi di DPRD Bukittinggi menyetujui kedua ranperda itu. Dimana memang ada saran dan masukan yang dapat menjadi evaluasi dari dua lembaga untuk melaksanakan dan menjalankan serta mengawasi jalannya kedua ranperda ini.

Wakil Wali Kota Bukittinggi, Marfendi, menyampaikan apresiasi kepada Banggar dan TAPD Kota Bukittinggi dan seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan perubahan R-KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2021. Dimana, perubahan R-KUA PPAS ini menjadi dasar dalam penyusunan dan pengajuan draf ranperda Perubahan APBD 2021 Terkait rancangan peraturan daerah tentang Pengelolaan Dana Bergulir, Wawako juga sangat mengapresiasi buah pemikiran dari DPRD ini. Ranperda insiatif ini, tentunya bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi, menciptakan dan mengembangkan usaha ekonomi produktif agar mampu menjadi pelaku eko­nomi, yang tangguh, man­­diri dan sehat

”Ke­­­dua rancangan ini, sangat bermanfaat bagi peme­rintah dan ma­sya­rakat. Dimana KUPA PPAS perubahan, dibutuhkan untuk da­sar penyusunan dan pengajuan RAPBD perubahan 2021. Sementara, peraturan daerah tentang pengelolaan dana bergulir, nan­tinya akan menjadi payung hukum dalam pelaksanaan program dimak­sud,”­tegas­nya.(pry)