Bank Nagari Kembangkan Digitalisasi Ekonomi Daerah, Perkuat Kerja Sama dengan Pemko Payakumbuh

PEMUDA, METRO–PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Bank Nagari terus menjaga dan memperkokoh kerja sama dengan pemerintah daerah (Pemda) di Sumbar. Ter­anyar, Bank Nagari menja­lin kerja sama de­ngan­Pemko Payakumbuh un­tuk mengembangkan dan me­ningkatkan digitalisasi eko­nomi daerah, sekaligus meluncurkan e-retribusi tempat rekreasi dan olah­raga, pasar, dan KIR.

Kegiatan itu digelar di Aula Lantai IV Kantor Pu­sat Bank Nagari, Senin (6/9). Direktur Utama (Dirut) Bank Nagari, Muhamad Irsyad dalam kesempatan itu me­nga­takan, penan­da­tanga­nan kerja sama ter­sebut merupakan langkah Bank Nagari untuk mewu­jud­kan transaksi berba­sis­kan digi­talisasi sehingga hal ini ten­tunya diharap­kan akan me­ningkatkan Pen­da­patan Asli Daerah (PAD) khu­susnya Kota Payakum­buh.

Hadir pada penan­da­tanganan kerja sama ter­sebut Wali Kota Payakum­buh, Riza Falepi, Kepala BI Perwakilan Sumbar, Wah­yu Purnama, Kepala OJK Sumbar, Yusri, jajaran Ko­mi­saris dan Direksi Bank Na­gari.

Ia mengungkapkan, ben­­­­tuk kerja sama yang dila­­kukan dengan Pemko Payakumbuh adalah dalam mengembangkan digita­lisasi ekonomi daerah dan peluncuran e-retribusi tem­­pat rekreasi dan olah­raga, pasar, dan KIR. ­”Dilanjutkan dengan laun­ching pemba­yaran e-retri­busi pasar ser­ta pemba­ya­ran tiket masuk kolam re­nang Ngalau In­dah,” kata Irsyad.

Dengan kerja sama yang terus dilakukan mem­buk­tikan bahwa Bank Naga­ri yang merupakan kebang­gaan masyarakat Sumatra Barat selalu siap mem­beri­kan dukungan terhadap Pemda dalam memak­si­mal­­kan PAD.

Irsyad menjelaskan, sistem e-retribusi yang saat ini dirancang sudah mengakomodir transaksi non-tunai berbasis QRIS dimana Bank Nagari sudah mendapatkan izin Bank Indonesia (BI) dalam hal layanan QRIS. ”Saat ini posisi QRIS Bank Nagari per Juli 2021 yakni 11.679 merchant, 114.622 tran­saksi, dan Rp21,3 miliar jum­lah nominal transaksi,” ujar­nya.

Selain itu, Bank Nagari juga sudah mengimple­mentasikan layanan bran­chless banking Laku Pandai yang diberi nama Lapau Nagari. Dengan kebera­daan agen Lapau Nagari dapat menjangkau masya­rakat yang memiliki keter­batasan akses dengan per­bankan dan lebih mening­katkan pelayanan Bank Nagari kepada masya­rakat.

Sejak diimple­men­tasi­kan pada bulan Agustus 2020 yang lalu sudah ter­dapat 911 agen yang sudah bergabung menjadi Agen Lapau Nagari dan siap memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Lebih lanjut dijelaskan, di sisi pengeluaran, Bank Nagari telah mengimple­men­tasikan aplikasi SP2D Online pada Pemda se-Sumbar. Sedangkan dari sisi penerimaan, Bank Na­gari juga mengimple­men­tasikan layanan Cash Ma­na­ge­ment System (CMS), e-retribusi, host to Host PBB, Pajak Daerah Online dan Samsat online di Kabu­paten/Kota di Sumbar.

Sementara itu Bank Na­gari juga memiliki program pembiayaan/kredit mela­wan rentenir melalui skim KUR Super Mikro yang di­beri nama Mengatasi Ren­tenir Daerah Minang (Ma­Randang). Bank Nagari telah memiliki aplikasi LISS (Lending Information Support System) untuk proses persetujuan pinjaman, dan permohonan dapat diaju­kan melalui N Form secara online sehingga proses dapat lebih cepat.

Bank Nagari sampai akhir tahun 2021 masih menyediakan pagu KUR super Mikro untuk pinja­man MaRANDANG ini ku­rang lebih Rp8 miliar. De­ngan asumsi plafond mak­simal Rp10 juta per na­sabah maka masih dapat disalurkan kepada 800 orang nasabah, sehingga kami siap mendukung program ini.

“Dengan program ini maka kita selaku stakeholder dalam pem­bangu­nan ekonomi di Sumbar akan semakin menun­juk­kan peran masing-masing khusus dalam pengem­bangan usaha mikro,” tutur Irsyad.

Wali Kota Riza Falepi menyampaikan Pemko Pa­ya­kumbuh butuh sebuah kejelasan adanya trans­pa­ransi dan itu harus dibe­na­hi dan digunakan secara be­r­sama-sama untuk mem­bangun cinta dan citra di mata masyarakat.

“Dengan adanya e-Re­tri­busi ini kita bisa pantau secara realtime keuangan pemerintah daerah. Terima kasih kami sampaikan ke­pa­da Bank Nagari sudah mem­bantu Kota Paya­kum­buhdalam pengembangan digital sehingga mendu­kung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan adanya transpa­ran­si keuangan kami,” kata Riza.

Menurut Riza digita­lisasi ekonomi akan ber­imbas kepada mening­kat­kan pendapatan asli da­erah (PAD), mempercepat laporan keuangan daerah, melaksanakan fungsi pe­nga­wasan, serta mening­katkan efektivitas dan efi­siensi anggaran daerah.

“Contohnya saja untuk memungut retribusi pasar kita memang menggu­na­kan karcis sebagai alat bukti pembayaran. Namun pada saat ini kita dituntut bekerja lebih cepat dan transparan, sehingga program e-Retribusi ini kami nilai lebih pas untuk men­jawab tantangan kerja saat ini. Sebab lebih cepat da­lam penyampaian laporan keuangan karena sudah terkoneksi langsung de­ngan kas daerah, di sam­ping juga bisa lebih me­ningkatkan pelayanan ser­ta menjawab tantangan da­lam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Riza. (r)