TANAHDATAR, METRO–Pembangunan daerah harus melibatkan banyak unsur, tidak hanya yang berada di daerah saja tetapi membutuhkan dukungan dan uluran bantuan secara materi maupun non materi dari perantau yang tersebar di seluruh penjuru tanah air bahkan mancanegara.
Hal ini yang diharapkan Bupati Eka Putra saat bersilaturahmi dengan perantau dan tokoh masyarakat Tanah Datar dari berbagai daerah di Indonesia melalui pertemuan virtual yang digelar Sabtu (4/8) di Gedung Indo Jolito.
“Sebagai pemimpin baru bersama Wabup Richi Aprian, kami sangat membutuhkan informasi, masukan, saran bahkan nasehat dari sesepuh, tokoh masyarakat dan perantau. Apalagi kami berdua berlatar belakang pengusaha dan masih terbilang muda, dan kami pandang kegiatan ini sangat strategis untuk kemajuan daerah, harus ada sinergi antara ranah dan rantau,” kata Bupati Eka Putra.
Di kesempatan itu Bupati Eka sampaikan saat ini Perda RPJMD Tanah Datar sudah ditetapkan bersama DPRD dan sudah diregistrasi pada Biro Hukum Pemprov sesuai jadwal yang ditentukan pada 24 Agustus 2021 silam.
Bupati juga sampaikan Tanah Datar masih tergantung dengan pusat, keuangan daerah relatif terbatas dengan APBD Rp.1,3 Triliun dan PAD sekitar Rp.106 Miliar, sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, hibah dan bansos.
Senada dengan itu Ketua DPRD H. Rony Mulyadi menyebutkan webinar ranah dan rantau bisa menjadi agenda yang dilaksanakan secara berkala. “Kami mendukung kegiatan ini, sebaiknya bisa terlaksana secara berkala dan berkelanjutan, mengingat manfaat yang bisa diambil melalui forum diskusi yang dihadiri perantau-perantau Tanah Datar yang sukses di berbagai bidang,” sebutnya.
H. Rony juga berharap masukan-masukan disampaikan oleh perantau bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan dilakukan monitoringnya. Prof. Fasli Djalal juga menyampaikan apresiasi terlaksananya webinar perdana antara pemerintah daerah dengan perantau.
“Melalui forum ini, kita bisa memberikan masukan dan strategi-strategi yang jitu kepada pemerintah daerah menghadapi kendala-kendala birokrasi saat ingin merealisasikan sebuah program,” ujar Prof Fasli yang juga Rektor Universitas Yarsi Jakarta ini. Peserta diskusi yang berasal dari IKTD maupun KKTD serta IKA Nagari seperti dari Sumut, Sumsel, DKI, Batam, Dumai, Padang, Pekanbaru, Lampung Bandung dan lainnya dan terlihat antusias menyampaikan harapan dan masukan. (ant)
